Tiga Partai Wajib Koalisi Jika Ingin Bentuk Fraksi di DPRD

51
GEDUNG KLITIK: Suasana gedung DPRD Kabupaten Madiun. Tiga dari sembilan partai harus berkoalisi untuk membentuk fraksi gabungan.

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Tiga dari sembilan partai politik (parpol) peraih kursi di DPRD Kabupaten Madiun hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 berpotensi tidak bisa membentuk fraksi mandiri. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) harus berkoalisi dengan parpol lain untuk membentuk fraksi gabungan.

Keharusan berkoalisi diamanatkan pasal 120 Peraturan Pemerintah (PP) 12/2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Regulasi itu menjelaskan anggota fraksi minimal sesuai jumlah komisi di dewan. DPRD Kabupaten Madiun memiliki empat komisi. Sehingga, satu fraksi bisa dibentuk partai pengoleksi minimal empat kursi.

Sesuai hasil Pileg 2019, tiga kursi dikoleksi PKS dan masing-masing dua untuk Hanura dan PKPI. Sedangkan enam parpol lain mengoleksi lebih dari empat kursi. Yakni, PDI Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Golkar. Juga Demokrat, Nasional Demokrat (NasDem), dan Gerindra. ‘’Hingga kini masih proses penjajakan (untuk koalisi, Red),’’ kata Ketua DPD PKS Kabupaten Madiun Jumadi kemarin (5/8).

Jumadi mengungkapkan, pembahasan sudah dilakukan selepas tuntasnya tahapan pemilu serentak di tingkat komisi pemilihan umum (KPU). Sejumlah partai diajak komunikasi untuk merealisasikan pembentukan kelompok itu. Baik lewat pertemuan resmi atau sekadar obrolan. Namun, komunikasi belum mengerucut pada sebuah keputusan. ‘’Mencari yang pas dan memungkinkan,’’ ujarnya.

PKS tidak tebang pilih. Partai berlambang padi diapit dua bulan sabit ini mencoba menggandeng semua partai. Tidak hanya yang sama-sama memiliki sedikit kursi, tapi juga banyak. Namun, belum semua bisa direalisasikan karena kesibukan masing-masing pimpinan partai. ‘’Masih mengatur waktu pertemuan,’’ tutur Jumadi merahasiakan nama-nama partai yang sudah diajak tatap muka.

Lain halnya dengan DPC Hanura. Ketua DPC Hanura Kabupaten Madiun Syahrul Suwandi menyebut belum ada langkah konkret dari partainya untuk membahas koalisi. Rundingan dengan partai-partai lain menunggu pelantikan calon anggota (caleg) terpilih akhir bulan ini. ‘’Kami akan ngobrol dulu dengan teman-teman partai di dewan. Karena mereka yang paling mengetahui kondisi,’’ paparnya.

Menurut Syahrul, koalisi fraksi didasarkan pada kesepahaman antara satu partai dengan lainnya. Karenanya, pihaknya bakal mengedepankan partai yang punya kesamaan visi. ‘’Saat ini belum bisa menilai yang pas,’’ katanya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here