Tiga Parpol Mbalela Setor LPPDK

61

MADIUN – Tak semua peserta pemilu 2019 di Kota Madiun patuh pada aturan. Buktinya, KPU mencatat ada tiga partai politik (parpol) yang abai menyampaikan laporan pemasukan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) mereka tepat waktu pada 1 Mei lalu. ’’Ketiga parpol itu adalah Hanura, Berkarya dan Garuda. Sedangkan, di luar partai tersebut semuanya telah melaporkan sebelum jatuh tempo,’’ kata Sukamto, Komisioner KPU Kota Madiun.

Sesuai ketentuan dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, kata dia, parpol yang tidak menyampaikan LPPDK bisa dikenai sanksi. Yaitu, caleg mereka yang terpilih tidak bakal ditetapkan. Namun demikian, Sukamto mengungkapkan sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara ketiga parpol itu tidak mendapat kursi di tingkat DPRD Kota Madiun. ’’Meski begitu, kami tetap melaporkannya ke KPU RI. Nanti terserah keputusan seperti apa yang diambil oleh KPU RI,’’ terangnya.

Menurutnya, kondisi ini sama seperti saat pengumpulan LADK lalu. Saat itu, sanksi yang diberikan kepada parpol merupakan hasil keputusan dari KPU RI. ’’Tapi, pada saat pelaporan LADK lalu, seluruh parpol di Kota Madiun turut melaporkan,’’ ujarnya.

Apa yang ditunjukkan oleh Hanura, Berkarya dan Garuda itu memang terbilang ironi. Karena parpol lainnya yang juga tidak mendapat kursi di parlemen seperti PBB dan PKPI telah menyampaikan LPPDK mereka tepat waktu. ’’Pada dasarnya saat tahapan penyampaian LPPDK ini, kami hanya sekadar memfasilitasi ke kantor akuntan publik,’’ terang Sukamto.

Oleh sebab itu, pihaknya belum bisa memberikan penjelasan berapa pemasukan dan pengeluaran dana kampanye parpol selama pelaksanaan pemilu 2019 di Kota Madiun. Karena, menurut Sukamto, KPU RI juga tidak memerintahkan KPU daerah untuk mempublish nilai penggunaan dana kampanye peserta pemilu. ’’Sampai hari ini belum ada ketentuan kami harus melakukan rekapitulasi daripada dana kampanye yang digunakan oleh masing-masing parpol,’’ jelasnya.

Begitu juga dengan syarat penyerahan LHKPN kepada KPK. Sukamto mengatakan, penyampaian LHKPN itu menjadi syarat mutlak bagi caleg untuk bisa dilantik. Karena status mereka sebagai penyelenggara negara. ’’LHKPN caleg juga perlu dilaporkan paling lambat tujuh hari setelah penetapan calon terpilih hasil pemilihan legislatif (pileg) 2019,’’ katanya.

Dia menuturkan ketentuan itu merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Ketua KPK Nomor 22/2018 tentang petunjuk teknis (juknis) penyampaian LHKPN dan tanda terima dalam proses pemilu tahun 2019–2024. ’’Adapun LHKPN yang diminta KPK sifatnya wajib dibuat oleh masing-masing calon terpilih,’’ tegas Sukamto.

Sesuai aturan, jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan calon terpilih tidak menyerahkan tanda terima LHKPN maka KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama-nama calon terpilih yang akan dilantik.

Dengan demikian, mereka terancam dianulir kelulusannya atau tidak diperkenankan ikut menjalani sumpah jabatan. ’’Dulu memang LHKPN itu dilaporkan ke KPK pada saat caleg itu jadi, tapi KPU mendapat surat dari KPK bahwa pelaporannya dilakukan sebelum caleg terpilih itu dilantik,’’ ujar Sukamto.

Dijelaskan, aturan tersebut terbilang baru. Karena pada penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 lalu aturan tersebut tidak dipakai. Atau digunakan sebagai syarat bagi caleg terpilih untuk mengikuti pelantikan. ’’Jika tidak melaporkan tanda terima LHKPN ya akan diusulkan ke mendagri atau gubernur untuk tidak diikutkan dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan,’’ jelasnya.

Karena itu, mereka wajib melaporkan seluruh kekayaan kepada KPK. Kemudian, tanda pelaporan itu diserahkan kepada KPU. ’’Ada batasan waktunya. Yang jelas, bukti pelaporan harta kekayaan harus diberikan kepada KPU,’’ papar Sukamto.

Penetapan para caleg terpilih sendiri mirip dengan prosedur penetapan kepala daerah terpilih. Itu dilakukan setelah KPU mendapatkan surat keterangan dari MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan pelaporan harta kekayaan tersebut adalah amanat undang-undang yang harus ditaati penyelenggara negara. Apalagi, kata Febri, dalam sumpah jabatan, caleg diminta kesediaan untuk melaksanakan kewajiban dengan baik. Salah satu kewajiban itu adalah menyerahkan LHKPN kepada KPK.

Dia menjelaskan data harta itu bisa diisikan lewat laporan harta kekayaan penyelenggara negara berbasis elektronik (e-LHKPN). Prosesnya tidak ribet. Pengisiannya juga tidak sulit. ‘’Sudah menggunakan aplikasi. Tidak perlu membawa dokumen. Kalau kurang jelas, ada petugas call center yang siap membantu pengisiannya (LHKPN),’’ jelas mantan peneliti ICW tersebut. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here