THR Diberikan Paling Lambat 8 Juni

204

MADIUN – Hakikatnya tunjangan hari raya (THR) ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan yang meningkat sesaat selama hari raya. Karenanya, ribuan karyawan swasta berhak mendapat jaminan THR dari perusahaan yang mempekerjakan mereka. Kepala Disnaker Kota Madiun Suyoto menegaskan bahwa perusahaan harus memberikan THR pada karyawannya paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran (H-7). ’’Kalau Lebaran jatuh pada 15 Juni, maka paling lambat karyawan sudah harus menerima THR pada 8 Juni,’’ katanya.

Kebijakan itu merujuk pada aturan main pemberian THR yang diterima Suyoto dari pemerintah pusat. Yakni, surat edaran (SE) Menaker 2/2018 tentang Pembayaran THR Keagamaan 2018. Dalam SE tersebut, tidak hanya batas waktu pencairan yang diatur, namun juga penghitungan THR kepada setiap karyawan. ’’Mengacu Permenaker 6/2016 tentang THR Keagamaan, pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha atau pemberi tenaga kerja kepada pekerja atau karyawannya,’’ jelas Suyoto.

Pejabat bertubuh tambun itu menambahkan, THR wajib diberikan tanpa pandang status. Apakah mereka karyawan tetap, kontrak, maupun karyawan yang terikat dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Sebab, pemberian THR didasarkan pada masa kerja. Bagi yang bekerja selama satu tahun selama terus-menerus, berhak atas THR sebesar satu kali gaji pokok. Sementara bagi yang kurang dari satu tahun, THR diberikan proporsional. ’’Rumusannya, masa kerja dikalikan besar upah satu bulan, lalu dibagi 12,’’ paparnya.

Suyoto menyebut, pemkot akan berupaya mendukung pencairan THR, khususnya terhadap warga Kota Madiun dari perusahaan masing-masing. Bentuk dukungan, selain sosialisasi kebijakan THR kepada perusahaan, disnaker nantinya juga akan mendirikan pos pengaduan. Fungsinya untuk mengakomodasi laporan-laporan terkait bentuk pelanggaran THR dari perusahaan terhadap karyawan mereka. ’’Kalau sampai pencairannya telat, itu bisa diadukan ke pos pengaduan. Kami akan tindak lanjuti,’’ tegasnya.

Pun, akan ada sanksi tegas bagi perusahaan yang semena-mena tidak memberi karyawannya THR. Karyawan berhak mengadu ke pos pengaduan THR disnaker. Nantinya jika terbukti bersalah, perusahaan bakal dikenai denda sebesar lima persen dari jumlah total THR yang harus dibayarkan perusahaan. Suyoto berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi aturan tersebut dan menjamin kesejahteraan para karyawan masing-masing. ’’Berkaca dari tahun lalu, tidak ada pengaduan. Tentu harapannya di tahun ini pun, pemberian THR bisa berjalan kondusif,’’ pungkasnya. (naz/c1/ota)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here