Tersisih Gara-Gara GPS Tak Valid, SMAN 4 dan SMAN 6 Masih Kekurangan Siswa

205
GELAR AKSI: Sejumlah wali murid kembali mendatangi kantor Cabdindik Jatim wilayah Madiun Selasa (18/6) memprotes pelaksanaan sistem zonasi PPDB SMA/SMK.

MADIUN – Pro dan kontra sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK negeri terus menggelinding liar. Sejumlah wali murid kembali mendatangi kantor Cabdindik Jatim wilayah Madiun di Jalan Pahlawan Selasa (18/6). Mereka mempertanyakan ulang kebijakan seperti apa yang bakal diambil oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim selanjutnya menyikapi persoalan di daerah.

Tetapi kedatangan mereka belum mendapat jawaban pasti dari pihak cabdindik. Sementara, sebagian orang tua siswa merasa dirugikan dengan aturan zonasi. Setelah anaknya bertahun-tahun menempuh pendidikan dengan sungguh-sungguh demi mendapatkan sekolah pilihan, para orang tua itu merasa impiannya kandas.

Pada beberapa kasus pelaksanaan PPDB sistem zonasi, polemik yang dialami orang tua muncul. Vio Florentina misalnya. Secara sistem anaknya bisa diterima di SMAN 2 Kota Madiun karena jarak antara rumah dengan sekolah lebih dekat dibandingkan dengan tetangganya yang berbeda blok.

Tetapi setelah ditarik sesuai dengan GPS, justru  anaknya tersisih. Padahal, nilai ujian nasional (NUN) lebih tinggi dari anak tetangganya tersebut. ’’Berarti di sini ada penyimpangan data. Berarti sistem PPDB online ini tidak akurat atau valid. Bisa saja ketika mendaftar online itu alamat rumahnya (sesuai GPS) didekatkan,’’ terang Vio.

Sebelumnya, belasan wali murid itu juga sempat wadul ke Wali Kota Madiun, Maidi pada Senin (17/6) lalu. Menanggapi protes dari masyarakat itu, Maidi langsung mengambil sikap. Dia coba mengkonsolidasikan masalah tersebut dengan Cabdindik Jatim wilayah Madiun untuk mengevaluasi bahkan mengubah mekanisme dan aturan PPDB.

Sebab, dia menilai saat ini pagu bagi anak-anak Kota Madiun berkurang setelah SMAN 3 Madiun berubah status menjadi SMA Taruna. Kondisi itu tentu membuat kuota anak dalam kota berkurang. ’’Karena memang sejak awal pemkot tidak pernah diajak bicara dengan penerapan sistem zonasi pada PPDB SMA/SMK,’’ ujar Maidi.

Berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Madiun pada sistem ppbdjatim.net, kekurangan siswa sebenarnya masih terjadi di SMAN 6 dan SMAN 4 Madiun. Serta beberapa SMK negeri lainnya. Tetapi sistem PPBD Jatim hanya menganut dua pilihan sekolah saat proses pendaftaran.

Sedangkan, wali murid yang melayangkan protes itu sebagian tak memasukkan dua sekolah tersebut dalam pilihan pertama dan kedua. Sehingga, ketika dilakukan pengolahan data mereka harus tersisih dengan calon peserta didik lain yang secara zonasi lebih dekat.

Panitia PPBD SMAN 6 Kota Madiun Agus Wahyudi menyebutkan pagu total di sekolahnya ada 256 siswa. Tetapi, pagu itu dibagi dalam beberapa jalur. ’’Yang mendaftar lewat online ada 177 siswa. Serta yang mendaftar secara offline ada 12 siswa. Sehingga, pagu yang belum terpenuhi ada sebanyak 67 siswa,’’ jelas Agus. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here