Tersangka Korupsi Uang Desa, Kades Sempol Terancam 20 Tahun Penjara

471

MAGETAN – Ngadeni, tersangka penyalahgunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), akhirnya ditahan. Senin (10/9), Kades Sempol, Maospati, itu memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan sekitar pukul 10.20. Dengan mengenakan seragam linmas, Ngadeni menuju ruang Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan Muhammad Safir.

Selisih 50 menit, penasihat hukum Ngadeni, Masri Mulyono, tiba. Sekitar 40 menit berada di ruang kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan, keduanya menuju poliklinik untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan itu baru selesai pukul 12.40. Ngadeni yang notabene purnawirawan TNI AD itu akhirnya digelandang ke rumah tahanan (rutan) Kelas II B Magetan sekitar pukul 14.00 dengan mengenakan rompi tahanan. ‘’Akan ditahan selama 20 hari ke depan,’’ kata Kajari Kabupaten Magetan Atang Pujiyanto.

Tersangka diduga telah menyalahgunakan DD, ADD, dan APBDes Sempol. Tak tanggung-tanggung, penyelewengan itu dilakukan sejak 2015, 2016, dan 2017. Dari pengelolaan ADD dan DD, Ngadeni diduga menilep duit sebesar Rp 214.437.250. Sedangkan dari pengelolaan APBDes, ada duit sebesar Rp 52.250.000 yang diduga masuk kantong pribadinya. Duit itu merupakan hasil penjualan kayu jati yang menjadi aset desa. Serta duit dari anggaran pemberdayaan masyarakat pada 2016 sebesar Rp 77.625.000. ‘’Yang seharusnya masuk kas desa, tapi tidak,’’ terangnya.

Dari pengelolaan ADD dan DD itu, ada lima pekerjaan yang tidak sempurna. Di antaranya untuk kegiatan TPA, taman posyandu, pekerjaan paving jalan punden, dan kegiatan PKK. Dari setiap pekerjaan itu, tidak dilaksanakan secara utuh oleh tersangka. Kejari pun sudah turun langsung ke lapangan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Magetan untuk membuktikannya. ‘’Hasilnya beberapa pekerjaan tidak dilaksanakan,’’ ungkapnya.

Untuk memuluskan aksinya itu, kades mengelola sendiri keuangan desa. Tanpa melibatkan bendahara dan sekretaris desa. Tersangka hanya memerintahkan bendahara mencairkan seluruh anggaran, namun pelaksana kegiatan tidak menerima seluruh fisik uang yang sudah dicairkan tersebut. Sebab, tersangka meminta kembali seluruh uang yang sudah diserahkan kepada maing-masing pelaksana kegiatan. ‘’Pengelolaan keuangan desa dikuasai kades. Di bendahara hanya mampir,’’ ujarnya.

Meski sudah menjebloskan kades Sempol ke dalam sel tahanan, namun pengembangan dugaan kasus korupsi tidak berhenti. Bahkan, pihak kejari dan inspektorat kini tengah memastikan kerugian negara yang diakibatkan. Untuk mengetahui aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Mengingat tersangka dengan mulus menjalankan aksinya selama tiga tahun anggaran tanpa ketahuan. Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UURI 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah disangkakan. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun kurungan. ‘’Kami terus lakukan pendalaman,’’ tegasnya. (bel/c1/fin)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here