Ponorogo

Terkait Tunggakan Klaim untuk RSUD, Komisi D Bakal Panggil BPJS Kesehatan

‘’Pemkab tempo hari juga sudah meminta penjelasan kepada BPJS. Kami terus dorong untuk proaktif meminta hak mereka dipenuhi karena itu bisa berimbas pada pelayanan publik.’’ Puryono, Anggota Komisi D DPRD

PONOROGO, Radar Ponorogo – Wakil rakyat bakal memanggil BPJS Kesehatan. Buntut lambannya pembayaran klaim kepada RSUD dr Harjono Ponorogo. Rencananya, dalam waktu dekat pihak kantor cabang (KC) BPJS akan diajak rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD setempat. ‘’Kami akan undang RDP sambil melihat bagaimana perkembangan situasinya,’’ ujar anggota Komisi D DPRD Puryono Kamis (21/11).

Puryono dan koleganya dari komisi D sudah bertatap muka dengan RSUD. Kala itu, Direktur RSUD dr Harjono Made Jeren menyampaikan bahwa BPJS masih menunggak tak kurang dari Rp 40,8 miliar. Tunggakan itu terhitung mulai dari Maret sampai September. Belum termasuk klaim bulan Oktober dan November. ‘’Laporan dari RSUD saat itu, baru Januari sampai pertengahan Maret yang sudah terbayarkan,’’ sebutnya.

Dari diskusi antara komisi D dan RSUD kala itu, salah satu opsi yang dibahas serius adalah mencari dana talangan. Opsi tersebut ditawarkan oleh pemerintah pusat dan BPJS, imbas dari leletnya pembayaran klaim terhadap banyak rumah sakit.

Mekanismenya, RSUD mencari dana talangan kepada perbankan untuk menutup defisit klaim yang belum dibayar BPJS. BPJS membantu membayar bunga pinjaman tersebut. ‘’Itu sedang dipertimbangkan, karena yang baru dibayar memang sedikit,’’ kata Puryono.

Dalam forum diskusi tersebut, lanjut Puryono, pihak RSUD juga menyampaikan kekhawatiran lantaran belum tentu dana operasional mereka cukup sampai tutup tahun ini. Padahal, layanan rumah sakit pelat merah itu harus jalan terus.

‘’Pemkab tempo hari juga sudah meminta penjelasan kepada BPJS. Kami terus dorong untuk proaktif meminta hak mereka dipenuhi, karena itu bisa berimbas pada pelayanan publik,’’ ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Puryono menambahkjan, kondisi yang dialami RSUD juga dirasakan rumah sakit lain. Namun demikian, perlu ada keseriusan itikad pembayaran klaim dari pihak BPJS. Sebab, mereka adalah lembaga pemerintah yang ditunjuk menjadi penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat. Apalagi, kata dia, pembayaran premi masyarakat Ponorogo relatif baik. ‘’RSUD dan pemkab harus terus mengkomunikasikan kepada BPJS. Sebaliknya, BPJS juga harus melunasi kewajibannya. Kami akan bantu fasilitasi lewat RDP,’’ pungkasnya. (naz/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close