Ngawi

Terkait Lahan Pengganti TKD Klitik Terdampak Tol, DPMD Klaim Penyusunan LO Hampir Klir

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Penyusunan legal opinion (LO) proses pengadaan lahan pengganti tanah kas Desa (TKD) Klitik, Geneng, yang terdampak tol diklaim mendekati klir. ‘’Ini tinggal menunggu hasilnya,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi Kabul Tunggul Winarno Rabu (21/8).

Kabul mengungkapkan, pihak-pihak terkait telah dihadirkan di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta –perguruan tinggi yang digandeng pemkab- untuk mengikuti focus group discussion (FGD). ‘’Termasuk perwakilan warga yang melakukan aksi kemarin (Juli lalu, Red),’’ ujarnya.

Apa saja yang dibahas dalam FGD tersebut? Kabul enggan menyebutkannya. Dia hanya mengatakan apa yang menjadi pertanyaan dinas sudah disampaikan kepada UNS. Pun, pihak-pihak yang hadir dalam forum tersebut telah menyampaikan keterangannya. ‘’Semua ditampung dan akan disimpulkan setelah pihak Fakultas Hukum UNS melakukan kajian,’’ ungkapnya.

Kabul mengaku belum mengetahui kapan hasil kajian tersebut keluar. Namun, dia berjanji setelah LO itu turun bakal segera menyerahkannya kepada bupati sebagai pertimbangan pengambilan keputusan terkait rekomendasi lahan pengganti TKD Klitik. ‘’Nanti semua yang memutuskan bupati,’’ tegasnya.

Mantan Kepala Desa Klitik Jumirin menanggapi dingin penyusunan LO tersebut. Sebab, kata dia, selama ini pihak desa tidak menginginkan adanya LO itu. ‘’Jadi, lebih baik tanya ke DPMD,’’ kata Jumirin kepada Radar Ngawi.

Jumirin menilai, langkah DPMD membuat LO justru menunjukkan kinerja OPD tersebut patut dipertanyakan. Sebab, sejak awal pihak pemerintah desa sudah melakukan langkah demi langkah untuk pengadaan lahan pengganti TKD itu sesuai petunjuk DPMD dan instansi terkait. ‘’Jarak waktu pembuatan LO dari DPMD yang mundur setahun dari pengajuan kami itu juga menunjukkan mereka tidak responsif terhadap desa,’’ kritiknya.

Menurut Jumirin, dalam hal tukar guling lahan TKD tersebut pemkab memang memiliki kewenangan. Namun, itu bukan kewenangan yang totaliter, melainkan berkesinambungan. Sebab, pemerintah desa juga memiliki kewenangan dalam proses tersebut.

Dengan adanya proses LO yang dasar pijakannya dinilai tidak jelas itu membuat pihak desa merasa dirugikan. Sebab, hanya terkesan mengulur waktu. ‘’Warga itu inginnya cepat selesai. Tapi, kalau tidak kunjung jelas penyelesaiannya seperti ini kami akan memblokir jalan tol di atas TKD,’’ ancamnya. (tif/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close