Terkait Izin WDR, Ombudsman Turun Tangan

106

MEJAYAN– Kasus maladministrasi atas eskplorasi lahan bakal kolam pemancingan Watu Dakon Resort (WDR) di Desa Banjarsari Wetan, Dagangan, menggelinding bak bola liar. Kali ini giliran Ombudsman perwakilan Jatim turun gunung. Lembaga pengontrol pelayanan publik itu sengaja turun gunung ke Kabupaten Madiun. Agenda besarnya mencari tahu ihwal kenekatan pengembang memulai usaha kepariwisataan dengan surat keterangan (suket) dari disparpora. ‘’Perkara itu (WDR, Red) masuk sebagai catatan, meski bukan ranah kami ikut menyelesaikan,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Agus Widiyarta usai bertemu Bupati Ahmad Dawami Ragil Saputra atau Kaji Mbing kemarin.

Ombudsman menyayangkan telanjur digalinya lahan di Desa Banjarsari Wetan dengan kedalaman mencapai 12 meter. Pun, pengusaha dengan santai mengeruk tanah kendati tak mengantongi rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan  lingkungan hidup (UKL-UPL) sebagaimana aturan main Undang-Undang (UU) 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hingga eksplorasi itu ditengarai merusak ekosistem di lingkungan setempat. ”Bupati pun menyesalkannya (proyek bodong, Red) dan berjanji menertibkan,”  tegasnya.

Ombudsman enggan banyak berkomentar terkait adanya oknum broker perizinan di balik kenekatan pengusaha WDR. Dalihnya, lembaganya tak memiliki wewenang mengurusi keberadaan ’’orang sakti’’ yang membuat pengembang cuek bebek mengeruk tanah dan mendistribusikannya dengan klaim untuk kepentingan sosial. Namun, Kaji Mbing, kata Agus, berkomitmen bakal membersihkan mafia perizinan maupun broker di tubuh pemkab hingga menjadi biang keruwetan atas perizinan. ”Bupati menyampaikan akan membersihkannya (keberadaan broker, Red),” ujarnya kepada Radar Mejayan.

Tak hanya urusan WDR, kedatangan pentolan Ombudsman Jatim sekaligus mengklarifikasi ihwal macetnya perizinan di Kabupaten Madiun sejak akhir tahun lalu. Hal itu dinilai tak mendukung program nasional agar daerah meningkatkan investasi pasca beroperasinya tol trans-Jawa. Mandeknya proses tersebut membuat salah satu investor terkendala izin persetujuan pemanfaatan ruang (PPR) melapor ke Ombudsman. ”Kami ingin tahu ada kendala dan masalah apa terkait izin di Madiun,” tutur Agus.

Kaji Mbing dalam pertemuan menuturkan bahwa pemkab melakukan evaluasi serta penyesuaian dengan aturan main yang berlaku. Sekaligus menuntaskan pembentukan tim desk pelayanan perizinan (DPP). Tim yang terdiri beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) itu akan mengomandani sekaligus memfasilitasi masuknya para investor untuk penanam modalnya di Bumi Dongkrek. Pun melakukan pengawasan dalam menghindari terjadinya praktik curang membangun sebelum mengantongi izin. ”Kami tidak menarget kapan kebijakan itu diselesaikan. Yang jelas tetap kami monitor,”  tegasnya.

Usai menerima pentolan Ombudsman perwakilan Jatim, Kaji Mbing langsung menggelar rapat koordinasi dengan 15 camat se-Kabupaten Madiun. Rapat digelar mulai pukul 14.00. Namun, ditunggu hingga pukul 15.30 kemarin, belum ada tanda-tanda rapat selesai. Salah seorang ajudan bupati menyampaikan bahwa orang nomor satu di pemkab itu sedang rapat dengan seluruh camat. (cor/c1/pra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here