Terkait Izin WDR, Komisi D Curigai Ada Permufakatan Jahat

35

MEJAYAN – Keterlibatan dugaan makelar izin pembangunan kolam pemancingan watu dakon resort (WDR) di pemkab Madiun terus ditelisik komisi D DPRD setempat. Kemarin (29/3) komisi yang membidani pembangunan itu menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya. Sejumlah nama yang disinyalir mengetahui serangkaian pengurusan itu sempat dibuat gelagapan menjawab pertanyaan wakil rakyat.

Camat Dagangan Muhamad Zahrowi misalnya mendadak tergagap-gagap menjawab pertanyaan ketua komisi D Rudi Triswahono. Politisi PDIP itu ‘menyengat’ urgensi pejabat eselon III itu memfasilitasi izin Agus Suyanto, selaku investor kolam pemancingan WDR ke ke dinas pariwisata pemuda dan olahraga (disparpora). Apalagi belakangan muncul ketidaksesuaian antara surat pengantar dengan desain gambar yang disorongkan Zahrowi ke Kabid Pengembangan Pariwisata Disparpora Kabupaten Madiun Isbani. Hingga wakil rakyat mengindikasikan adanya ketidakberesan. ‘’Terus terang kami mengindikasikan ini ada pemufakatan jahat. Karena janggal sekali melihat fakta-fakta ini,’’ beber Rudi.

Rudi menyebut jika surat yang ditujukan ke dinas pertanian dan perikanan (disperta) berjudul Permohonan Izin Pembangunan Wahana Kolam Pemancingan di Desa Banjarsari Wetan, Dagangan, dinilai tak sesuai dengan gambar. Sebab, adanya fasilitas kolam renang anak dan dewasa yang dilengkapi foodcourt. ‘’ Tidak tertera indeks kolam pemancingan,’’

Zahrowi sempat mengomentari jika desain yang disampaikan pengusaha WDR masih tahap awal. Rudi lantas merespons dengan kalimat yang menohok. ‘’Aneh sekali. Kalau sudah tahu belum termasuk grand desain kenapa kok difasilitasi dan dibiarkan melakukan penggalian. Artinya, kegiatan kan tidak sesuai perencanaan,’’ sergah politikus PDI Perjuangan tersebut.

Dalam hearing yang berlangsung selama dua setengah jam sejak pukul 09.30 di ruang rapat 1, investor kolam pemancingan WDR, Agus Suyanto kembali mangkir. Agus kembali mangkir setelah kamis kemarin mewakilkan dua staf hingga ‘diusir’ wakil rakyat. Sedangkan unsur pemangku wilayah selain Zahrowi, ada Kades Banjarsari Wetan Samekto. ‘’RDP cukup dengan lima anggota komisi D,’’ tegas Rudi.

Sedangkan dari barisan pejabat pemkab dari disparpora, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP), dinas lingkungan hidup (DLH), dan satpol PP. Disparpora diwakili Isbani dan atasannya Yudi Hartono; DPMPTSP yakni sekretaris Suryanto dan kabid ESDM Aris Budi Susilo; DLH diwakili Kabid Perencanaan Lingkungan Hidup Frans da Costa; serta Eko Budi Hastanto kabid penegakan produk hukum daerah satpol PP.

Rudi dan anggota komisi D lainnya lantas mencecar kades Banjarsari Wetan Samekto, Zahrowi, dan Isbani, terkait kronologis masuknya investor. Hingga terbitnya surat keterangan disparpora dengan nomor 556/41/402.112/2017. Ketiganya mengakui telah mengetahui desain pemancingan WDR dari proses diskusi dengan pengusaha.

Selanjutnya, Rudi meminta Suryanto menjabarkan standard operating procedure (SOP) penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB). Sebab ketika inspeksi mendadak (sidak) Senin (25/3) lalu, komisinya mendapati ada aktivitas pembangunan musala. Juga tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) untuk mendirikan kolam pemancingan sesuai permohonan yang diajukan ke disperta dan disparpora. Nah, dari alur tahapan perizinan awal, kedua institusi itu tidak perlu didatangi. ‘’Jelas ada upaya pembohongan dalam proses perizinan,’’ kata Rudi.

Dari sisi mana indikasi pembohongan itu? Rudi menyebut Zahrowi sudah tahu rencana pembangunan sejak awal. Baik dari hasil komunikasi pengusaha dan membaca desain gambar. Jika tidak bisa dituding sebagai upaya menipu, maka dia sebagai sosok yang sudah ditipu investor. Di sisi lain, pihaknya tidak percaya begitu saja bila Zahrowi yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) dengan eselon III itu tidak memahami alur mengurus perizinan. ‘’Aneh sekali. Tahu izin belum ada, kegiatan tidak sesuai perencanaan, tapi tidak ada upaya penghentian,’’ selidik Rudi.

Dalam hearing terkuak jika semangat Zahrowi memfasilitasi investor tak berbanding lurus dengan pengawasan yang diberikan. Dia mengaku hanya dua hingga tiga kali mendatangi lokasi pengerukan dalam kurun tahun lalu hingga bulan ini. Kegiatan pemantauan banyak diserahkan ke stafnya. Sedangkan camat datang ke lokasi jika dalam kondisi mendesak. ‘’Melihat kondisinya seperti itu bagaimana kami tidak bisa berpikir kalau ini ada kejanggalan,’’ tekan Rudi.

Rudi juga melayangkan kritiknya pada Isbani, Kabid pengembangan pariwisata di dispora yang seketika memberikan surat keterangan hingga akhirnya disalahgunakan oleh pengusaha. Semestinya dokumen itu tidak perlu diterbitkan karena sesuai SOP izin TDUP, porsi disparpora di bagian terakhir. Meski ada semangat mengembangkan pariwisata, OPD itu diharapkan tidak gegabah mengambil keputusan. Pendek kata, komunikasi dengan investor sekadar konsultasi. ‘’Semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran OPD lain,’’ tuturnya sembari menilai surat keterangan disparpora tidak sepenuhnya fatal karena poin kedua meminta pengusaha mengurus izin sesuai ketentuan.

Sunarto Purwo Widagdo, anggota komisi D mengusulkan adanya hearing lanjutan.  Fokusnya kepada pengusaha dengan memberedel desain gambar bakal kolam pemancingan. Demi memperdalam tujuan pengusaha yang sebenarnya. Apakah murni membuat kolam pemancingan atau sekadar memanfaatkan untuk penambangan. Namun, ketua komisi D masih mempertimbangkannya.  ‘’Kami kaji dulu hasil RDP hari ini (kemarin, Red),’’ ucap Rudi.

Sementara, Isbani mengungkapkan jika Zahrowi datang dengan hanya menunjukkan foto dokumentasi bakal lokasi. Bukan desain gambar WDR. Camat meminta ke dirinya agar membuatkan surat keterangan yang mewajibkan mengurus izin ke pengusaha. Hari itu juga dia menerbitkan setelah berkonsultasi dengan Yudi yang kala itu berada di luar kota. ‘’Tidak pernah terbesit kalau disalahgunakan. Apalagi yang datang adalah camat yang saya yakin tujuannya untuk kepentingan daerah,’’ ujarnya.

Sementara Zahrowi dan Samekto melipir ketika hendak dimintai keterangannya oleh awak media usai hearing. Alasannya, memburu waktu salat Jumat. ‘’Salat jumat dulu ya, nanti,’’ kelit Zahrawi saat dimintai klarifikasi terkait sederet keterangan yang disampaikan pada saat hearing.  (cor/pra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here