Madiun

Tergiur Besaran Penghasilan Kades, Masyarakat Antusias Mendaftar Pilkades

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Madiun 2019 menjaring 154 bakal calon kepala desa (bacakades) dari 57 desa penyelenggara. Bila dirata-rata nyaris tiga kali lipat melebihi syarat minimal dua bacakades per desa.

Tingginya animo pendaftar itu ditengarai tergiur besarnya kesejahteraan yang diperoleh kades setiap bulan. ‘’Terlepas panggilan menyejahterakan warga dan membangun desa, finansial kades cukup bagus,’’ kata salah seorang mantan kades wilayah utara Kabupaten Madiun Minggu (15/9).

Menurut sumber ini, penghasilan setiap kades berbeda. Bergantung kemampuan masing-masing desanya. Namun, secara umum di kisaran Rp 10 juta per bulan. Nominal tersebut berasal tiga sumber berbeda. Penghasilan tetap (siltap) itu dari belanja desa di APBDes. Kemudian, tunjangan kinerja dan hasil pengelolaan tanah garapan atau bengkok yang diuangkan. ‘’Paling tidak dari siltap sekitar Rp 3 juta,’’ ujar sumber tersebut yang keberatan namanya dikorankan.

Penghasilan kades termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) 11/2019. Turunan PP 43/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) 6/2014 tentang Desa. Bupati menetapkan besaran siltap minimal Rp 2,4 juta atau setara 120 persen dari gaji pokok aparatur sipil negara (ASN) golongan II A. Sumber dari anggaran dana desa (ADD). Di luar itu, tunjangan hasil pengelolaan tanah bengkok. ‘’Besaran tunjangan kas murni atau lahan bengkok tergantung luas lahan dan produktivitas,’’ bebernya.

Masih kata sumber ini, kades terpilih yang bermain money politics bisa balik modal dengan cepat. Tanpa perlu menggunakan seluruh sumber penghasilan dalam waktu singkat. Misalnya, cakades mengeluarkan dana Rp 100 juta. Kas murninya dari lahan seluas lima hektare dengan hasil garapan setahun Rp 15 juta. ‘’Sehingga satu tahun dapat Rp 75 juta. Tidak sampai dua tahun, modalnya sudah balik,’’ paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Joko Lelono enggan mengomentari ihwal penghasilan kades. Memengaruhi warga dalam membulatkan tekad maju bacakades. Hingga berani bermain politik uang. ‘’Ya, semua tergantung masing-masing calon. Tapi, kalau urusan materiil, tentu itu sudah pasti,’’ katanya.

Joko juga tidak bisa memastikan penghasilan kades di kisaran Rp 10 juta per bulan. Mengingat tidak ada standardisasi atau rentang baku penghasilan kades setiap bulan. Terutama besaran tunjangan kinerja atau kas murni. Hal tersebut bergantung kemampuan masing-masing desa. Desa yang mendapat ADD lebih banyak, tentu nilainya lebih besar. Pun aset bengkok desanya lebih luas. ‘’Tapi, kalau untuk siltap tetap disesuaikan PP 11/2019,’’ ujarnya. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close