Terganjal Persyaratan, Dana Kelurahan Belum Bisa Dicairkan

81

NGAWI – Proses pencairan dana kelurahan (DK) masih terkendala. Adanya beberapa persyaratan yang belum dipenuhi membuat empat kelurahan di Ngawi belum bisa merasakan manfaat bujet dari dana alokasi umum (DAU) tambahan 2019 tersebut. ”Tidak hanya di Ngawi, tapi semua kelurahan di Jawa Timur belum bisa (mencairkan, Red),” kata Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (BPPKA) Bambang Supriadi kemarin (12/2).

Bambang menjelaskan, semua yang berkaitan dengan DK diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. ”Pencairan, penggunaan, maupun pertanggungjawabannya diatur permendagri,” ujarnya.

Proses pencairan DK, lanjut dia, dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama seharusnya sudah dapat dicairkan Januari lalu. Namun, karena masih ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, pencairan belum bisa dilakukan. ”Harus ada PPA (pejabat pengguna anggaran, Red), bendahara pembantu, dan sebagainya dari kelurahan masing-masing,” ungkapnya.

Bambang mengaku, sejak aturan main seputar DK turun beberapa waktu lalu, pihaknya sudah menyampaikan langsung kepada para lurah. Pun, telah memanggil mereka untuk rapat bersama membahas persiapan pencairannya. ‘’Tapi, sampai saat ini belum ada yang mengajukan (proses pencarian, Red),” sebutnya.

Dia juga tak menampik bahwa program DK terkesan mendadak. Setidaknya jika melihat kesiapan kelurahan seputar persyaratan yang dibutuhkan. ‘’Adanya DK baru diketahui akhir tahun 2018 lalu,’’ tutur Bambang kepada Radar Ngawi.

Sekadar diketahui, tahun ini Ngawi mendapatkan alokasi DK sekitar Rp 1,4 miliar. Jika dibagi empat kelurahan yang ada -Pelem, Margomulyo, Karangtengah, dan Ketanggi- masing-masing mendapat jatah kisaran Rp 352 juta. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here