Mejayan

Tentang Rencana Perubahan Perda LP2B Jadi PLPB, Pemkab Manut Saran DPRD

MEJAYAN, Radar Caruban – Pemkab Madiun memilih tidak berseberangan dengan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD setempat. Eksekutif setuju saran mengatur pola tanam pertanian. Manajemen itu dipertimbangkan dalam rencana perubahan Perda 1/2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) jadi perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (PLPB). ‘’Usul dari Fraksi PDIP, kami sependapat sebagai peraturan mengikat demi masa depan petani,’’ kata Wakil Bupati (Wabup) Madiun Hari Wuryanto Rabu (13/11).

Pemkab juga manut saran Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) agar organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki database lahan sebagaimana yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mulai lahan produktif, kurang produktif, hingga perkebunan. ‘’Kami akan kerja sama dengan instansi terkait untuk pemenuhan database,’’ ujarnya dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Hari Wur, sapaan wabup, menyebut luasan LP2B sekitar 21.587 hektare tidak akan berubah. Pihaknya tetap berpegang pada ketentuan luasan yang tercantum dalam Perda 9/2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2009–2029. Keselarasan tersebut menjawab pertanyaan Fraksi Golkar Nurani Sejahtera (GNS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Nasional Demokrat (NasDem). Namun demikian, substansi LP2B dalam regulasi anyar kelak diubah secara menyeluruh. ‘’Berbeda dengan ketentuan perda yang lama,’’ ungkapnya.

Dia menjelaskan, perubahan itu adalah pemetaan lahan terhadap LP2B yang sudah ada. Menyesuaikan hasil identifikasi persil di seluruh persawahan yang hingga kini prosesnya masih terus berjalan. Meski tidak menjelaskan gamblang bentuk perubahannya, kebijakan mengamandemen perda diklaim untuk memberikan pelayanan maksimal ke seluruh lapisan masyarakat. ‘’Identifikasi persil sudah mencapai 178 desa/kelurahan. Sisanya dilanjutkan tahun depan,’’ papar Hari Wur.

Eksekutif berjanji sosialisasi masif terhadap regulasi RTRW dan mengatur lahan masyarakat demi menghindari konflik. Permintaan Fraksi PKB itu dilakukan dengan memaksimalkan fungsi website jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah. ‘’Khususnya calon investor agar mengetahui kawasan pengembangan investasi,’’ bebernya seraya menyebut bakal berusaha membuat inovasi untuk menghidupkan kembali lahan tidak produktif seperti yang disarankan Fraksi GNS.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Suwandi mengatakan, jawaban eksekutif akan dibahas lebih detail di tingkat panitia khusus (pansus). Kendati permohonan perubahan Perda 1/2014 telah disetujui seluruh fraksi. Sebab, secara umum ada perubahan mendasar. Bila dulu pemetaan menggunakan alat ukur meter, nantinya diubah jadi zonasi. ‘’Karena kebijakan baru, pastinya ada pro-kontra,’’ katanya. (cor/c1/sat)

Legislatif Ogah ”Direcoki” Eksekutif

KALANGAN DPRD Kabupaten Madiun tidak nyaman jika eksekutif banyak terlibat dalam hak keuangan dan administrasinya. Ogah ”direcoki”, legislatif pun mengajukan rancangan perubahan Perda 8/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD pengujung tahun ini. ‘’Ini haknya dewan, maka biar dewan saja yang mengelola,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Suwandi Rabu (13/11).

Suwandi mengatakan, umumnya perda diatur lebih lanjut dengan perbup. Namun, dalam amandemen Perda 8/2017, pihaknya ingin regulasi tingkat bawah itu dibatasi. Perbupnya kelak lebih kepada menyesuaikan ketentuan yang ada. Dia tidak menjelaskan alasan konkret selain keberadaan perbup itu membuat lembaganya tidak leluasa. ‘’Kalau perda tetap mengikuti aturan yang ada di atasnya,’’ ujar Suwandi.

Dia belum bisa bicara banyak ihwal substansi amandemen regulasi turunan Peraturan Pemerintah (PP) 18/2017 dengan nomenklatur sama itu. Sebab, pembahasan teknis di tingkat panitia khusus (pansus) bersama tim eksekutif. Selain substansi perbup, dia tidak memungkiri kemungkinan perubahan ketentuan pada gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota dewan. ‘’Namanya perubahan, bisa jadi isi di dalamnya (Perda 8/2017) ada yang diganti,’’ ungkapnya.

Bupati Madiun Ahmad Dawami mendukung langkah legislatif tersebut. Namun, draf raperda diharapkan bisa disampaikan ke pihaknya untuk dikaji lebih dulu sebelum masuk pansus. Pembahasan di tingkat internal secara hierarki agar regulasi itu kelak tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. ‘’Pembahasan tingkat pansus juga harus memperhatikan prioritas dan urgensi regulasi,’’ sebutnya.

Kaji Mbing, sapaan bupati, menekankan agar teknis penyusunan tetap mengacu Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Baik dasar hukum maupun materi pokok pada batang tubuhnya. ‘’Harapannya perda kelak tidak sekadar disepakati dan ditetapkan, tapi juga dilaksanakan dengan baik,’’ ucapnya.

Dony Eko Saputro, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Madiun, menyatakan bahwa pembahasan raperda dilakukan secara mendalam. Kajian tidak hanya bersama tim eksekutif, melainkan juga menggandeng Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri. ‘’Supaya tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku,’’ katanya. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close