TENAGA KERJA: FSPMI Wadul ke Dewan

38

MADIUN – Konflik antara pekerja dan PT Cipta Gagas Lestasi (CGL) tidak ada habisnya. Kemarin (4/4) para mantan karyawan yang tergabung dalam forum serikat pekerja metal Indonesia (FSPMI) perusahaan tersebut ngeluruk ke kantor DPRD Kota Madiun. Aksi tersebut merupakan buntut pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan.

Dalam pertemuan tersebut, pekerja ditemui Ketua DPRD Kota Madiun Istono dan Ketua Komisi III Bondan Panji Saputro beserta anggota dewan lainnya. Mereka juga sempat mengundang dinas tenaga kerja (disnaker) untuk mengetahui pokok permasalahan yang terjadi antara PT CGL dengan para pekerjanya.

Versi para pekerja, masalah tersebut berawal dari pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan terhadap sebelas karyawan. Hingga proses itu berjalan sampai dua bulan, belum ada penyelesaian soal nasib para pekerja tersebut.

Bahkan, mediasi sempat mereka lalui dengan ditengahi oleh disnaker. Hanya, perundingan itu buntu karena tidak adanya kesepakatan antara direksi dan pekerja. ‘’Karena sampai saat ini belum ada solusi dari perusahaan, kami terpaksa mengadukan ke dewan. Kami meminta bantuan supaya ada penyelesaian masalah,’’ kata Ketua FSPMI Kota Madiun Ari Setyo Nugroho.

Kendati begitu, rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar oleh komisi III DPRD itu tidak lengkap. Sebab, perwakilan dari PT CGL tidak hadir karena ada kepentingan mendadak di Surabaya.

Kabid Tenaga Kerja Disnaker Kota Madiun Varda Yuniati mengungkapkan proses mediasi sudah sempat dijalani oleh pekerja dengan perusahaan. Hanya memang belum ada titik temu. ’’Kami sudah berusaha untuk menengahi supaya masalah ini tidak berlarut-larut,’’ ungkapnya.

Varda menambahkan, selain itu sebelumnya pengawas ketenagakerjaan Disnaker Jatim juga telah melakukan pemeriksaan ke PT CGL yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam pemeriksaan tersebut memang sempat ditemui beberapa fakta. Utamanya terkait mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan lembur pekerja. ‘’Hasilnya memang sudah sesuai,’’ ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Madiun Bondan Panji Saputro meminta disnaker memberikan perincian laporan terkait upaya mereka selama ini menengahi konflik antara pekerja dengan PT CGL. Supaya pada saat pelaksaan RDP lagi, pihaknya sudah bisa mengambil sikap. ‘’Kami berikan waktu sekitar 10–20 hari kepada disnaker untuk menggelar tripartit supaya secepatnya ada solusi,’’ kata Panji. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here