Tenaga Honorer K-2 Ngeluruk Istana Negara

91

NGAWI – Perjuangan para tenaga honorer kategori dua (K-2) di Ngawi belum berakhir. Setelah berunjuk rasa di depan kantor pemkab setempat beberapa waktu lalu, kemarin (29/10) perwakilan mereka ngeluruk ke Jakarta. Mereka akan bergabung dengan tenaga honorer K-2 se-Indonesia untuk berunjuk rasa di depan Istana Negara dan gedung DPR RI hari ini (30/10).

Ketua Forum Tenaga Honorer K-2 Ngawi Didik Kuntono menegaskan tidak akan menyerah menentanng keputusan pemerintah selama ini. Pihaknya mendesak pemerintah bertanggung jawab atas nasib para tenaga honorer K-2 ke depan. ‘’Kami ingin minta kejelasan dari pemerintah tentang janji-janji yang sudah disampaikan dulu,’’ kata Didik.

Janji yang dimaksud adalah pengangkatan tenaga honorer K-2 jadi PNS. Namun, janji itu tinggal janji menyusul terbitnya Permen PAN-RB 36/2018 tentang Kriteria Kebutuhan PNS dan Seleksi CPNS 2018. Sebab, banyak tenaga honorer K-2 yang tereliminasi oleh peraturan tersebut. Kini mereka kembali dijanjikan diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Namun, realisasi janji ini juga belum jelas. Sebab, belum ada peraturan pemerintah (PP) yang mengatur syarat maupun petunjuk teknis pengangkatan mereka sebagai PPPK. Karena itu, hari ini perwakilan tenaga honorer K-2 seluruh Indonesia ke Jakarta.  ‘’Kami minta kejelasan, kapan PP itu akan diterbitkan,’’ ujarnya.

Harapannya, dari PP itu dapat diketahui apakah semua tenaga honorer K-2 bisa terakomodasi atau tidak. Sebab, kabar yang beredar, pengisian PPPK juga akan melalui seleksi. Jika ada yang tidak dapat masuk formasi PPPK, pihaknya menuntut dikembalikan ke daerah. ‘’Kami minta pemerintah daerah membuatkan SK (surat keputusan, Red) dan memberi upah yang layak,’’ ucapnya.

Alasannya, pengabdian para tenaga honorer K-2 sudah lebih dari sepuluh tahun. Sedangkan hingga kini mereka tidak mendapat upah dari pemerintah. Pun jika mereka diberi surat keputusan penugasan (SKP), dapat mengikuti sertifikasi seperti tenaga honorer lain yang sudah mendapat legalitas dari pemerintah. ‘’Kami berharap tuntutan kami ini bisa segera dipenuhi,’’ tuturnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan (BKPP) Ngawi Yulianto Kusprasetyo tidak tahu-menahu rencana tenaga honorer K-2 Ngawi yang berangkat ke Jakarta. Menurut dia, pihaknya tidak berhak melarang atau menyarankan mereka. Sebab, tenaga honorer K-2 tidak berada dalam naungan BKPP. ‘’Silakan kalau mau ke Jakarta,’’ ujarnya singkat. (tif/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here