Telisik Keabsahan Surat Keterangan, Dewan Agendakan Pertemuan Lanjutan

54

‘’Setelah kami cermati, akan dibahas bersama lagi.’’

MOH UBAHIL ISLAM (Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo)

PONOROGO – Data penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMPN 1 telah diserahkan ke dewan. Rapat dengar pendapat (RDP) dengan SMPN favorit itu serta dinas pendidikan (dindik) setempat dilanjutkan pekan ini. ‘’Setelah kami cermati, akan dibahas bersama lagi,’’ sebut Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Moh Ubahil Islam, Senin (24/6).

Menurut Ubahil, RDP lanjutan diperlukan guna mengurai persoalan PPDB di SMPN 1. Tak dipungkirinya, penerapan sistem zonasi secara penuh per PPDB 2019/2020 kali ini menyisakan sejumlah persoalan. Dari data yang disodorkan SMPN 1 kemarin, wakil rakyat mencermati sedikitnya ada 56 siswa yang diterima dengan berbekal surat keterangan domisili. Ubahil pun tak memungkiri, pihak SMPN 1 pun mencurigai

sejumlah berkas pendaftaran dari 56 siswa tersebut. Diduga, ada indikasi pemalsuan data melalui surat keterangan domisili. ‘’Kami pun tak ingin gegabah memutus bersalah. Ada dua sisi yang perlu dipertimbangkan secara matang. Apakah kemudian menggugurkan siswa yang memang terbukti melanggar, atau bagaimana,’’ ujarnya.

Ubahil pun paham, keputusan yang diambil nantinya bakal berimbas pada sekolah lain. Ubahil lantas menjelaskan, jika siswa yang terbukti melanggar itu digugurkan, maka pagu SMPN 1 menjadi tak terpenuhi maksimal. Solusinya, mengambil siswa yang berada dalam zona. Namun jika siswa tersebut telanjur diterima di sekolah lain, maka pemenuhan pagu di sekolah lain otomatis akan berkurang juga. ‘’Akan ada banyak imbas, baik terhadap siswa maupun sekolah lainnya. Jadi perlu bijak dalam memutuskan. Yang utama, jangan sampai siswa menjadi korban,’’ tandasnya. (naz/adv/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here