Telat Setorkan Laporan Awal Dana Kampanye, Hanura Terancam Terlempar dari Pileg

185

MADIUN – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) terancam dicoret dari kepesertaan di pileg Kota Madiun 2019. Menyusul sikap partai tersebut yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) sampai batas akhir penyampaian, Minggu (23/9) pukul 18.00. Parahnya, mereka baru mendatangi kantor KPU kemarin (25/9) atau telat dua hari dari jadwal. ’’Akan kami laporkan ke KPU RI,’’ kata Sukamto, komisioner Divisi Hukum SDM Pengawasan KPU Kota Madiun.

Kewajiban penyampaian LADK diatur di PKPU 24/2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang kemudian mengalami perubahan di PKPU 29/2018. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan batas akhir penyampaian LADK paling lambat hari pertama kampanye yang dimulai Minggu pukul 18.00. Di dalam PKPU yang sama juga diatur mengenai sanksi bagi parpol yang mbalela. Bagi parpol yang tidak menyampaikan LADK sampai batas waktu yang ditentukan, sanksinya pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah bersangkutan.

Sampai pukul 18.00 Minggu lalu, tak satu pun perwakilan Hanura yang menyambangi kantor KPU. Saat itu, kata Sukamto, sudah 15 parpol dan dua tim kampanye pilpres yang telah menyampaikan LADK mereka. KPU lantas berusaha mengklarifikasi Hanura terkait sikap mereka. Senin lalu (24/9) mereka dipanggil menghadap KPU. Lagi-lagi, tak tampak batang hidung mereka. ’’Sampai tutup kantor, dan bahkan magrib, tidak ada perwakilan yang hadir,’’ ujarnya. ’’Baru hari ini (kemarin, Red) hadir bawa laporan (LADK),’’ imbuh Sukamto.

Sukamto paham betul bunyi pasal-pasal di PKPU yang mengatur kewajiban penyampaian LADK. Apabila ada parpol yang tidak menyampaikan LADK sampai batas akhir, maka akan dihadapkan pada sanksi. Lantaran Hanura baru menyampaikan LADK mereka kemarin, atau telat dua hari dari jadwal, maka KPU harus menempuh sejumlah langkah. Setelah kemarin diklarifikasi, KPU menyampaikan hasil klarifikasi itu kepada bawaslu.

’’Kami juga akan membuat kronologi atas apa yang terjadi (keterlambatan penyampaian LADK Hanura, Red),’’ tuturnya. ’’Kronologi ini yang akan kami laporkan ke KPU RI,’’ imbuh Sukamto.

Mengapa Hanura telat dua hari menyampaikan LADK mereka? Ketua DPC Hanura Kota Madiun Atok Kusharyanto tidak dapat dikonfirmasi. Dihubungi melalui telepon dan pesan WhatsApp, tidak ada respons hingga kemarin sore.

Sementara itu, bawaslu mendorong agar KPU bersikap tegas. Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko mengatakan, PKPU telah mengatur secara detail mengenai kewajiban parpol menyampaikan LADK. Berikut jadwal, batas akhir penyampaian, sampai sanksi yang dapat diterima parpol jika melanggar. ’’Di PKPU jelas, parpol terakhir menyampaikan LADK itu kapan. Sanksinya pun jelas, melanggar maka dibatalkan sebagai peserta pemilu di wilayah bersangkutan,’’ kata pria yang akrab disapa Kokok HP itu.

Bahkan, lanjut Kokok HP, aturan mengenai kewajiban menyampaikan LADK juga diatur di UU 7/2017 tentang Pemilu. Menurut Kokok HP, dua aturan tersebut sudah cukup sebagai dasar KPU dalam mengambil sikap. Terkait sikap Hanura yang terkesan acuh terhadap kewajibannya menyampaikan LADK di batas waktu yang ditentukan. ’’Kami harap KPU bisa tegas sesuai aturan. Karena ketika tidak tegas, malah membahayakan demokrasi di Kota Madiun,’’ pungkasnya. (naz/c1/ota)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here