Tekankan Pembangunan Infrastruktur dan Economic Growth

97

MAGETAN – Berbagai langkah dan rencana strategis berhasil dirumuskan dalam musrenbang Pemkab Magetan 2020 kemarin (14/3). Hasilnya, peningkatan infrastruktur pendukung pelayanan publik dan peningkatan perekonomian daerah menjadi arah pembangunan pada tahun depan.

Kepala Bappeda Magetan Purnomo mengatakan, arah kebijakan pembangunan itu semua berdasar hasil klarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemkab saat pra-musrenbang lalu. Namun, sasaran pembangunan daerah tersebut diselaraskan dengan kebijakan dan program prioritas provinsi serta nasional. ‘’Musrenbang itu juga sebagai wahana untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan di Magetan,’’ ujarnya.

Dalam pembahasannya, kata dia, bisa memberikan penajaman dan pencermatan lebih lanjut. Apalagi, dalam rancangan APBD 2020 diperkirakan terjadi defisit anggaran sekitar Rp 140 miliar. ‘’Harus diprioritaskan program yang bersentuhan dengan infrastruktur pendukung pelayanan publik dan peningkatan perekonomian daerah,’’ terang Purnomo.

previous arrow
next arrow
Slider

Sementara itu, Asisten 1 Setdaprov Jatim Supriyanto mengatakan bahwa musrenbang menjadi forum penting dalam penajaman dan klarifikasi pencapaian rancangan RKPD 2020 yang telah disusun. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintahan tidak lagi tersentral. Namun, otonomi tidak membuat daerah menjadi terkotak-kotak. ‘’Tapi, untuk peningkatan layanan dan pemberdayaan masyarakat, dari pusat sampai daerah itu satu kesatuan,’’ katanya.

Wakil Ketua DPRD Magetan Suratman juga berkesempatan menyampaikan pokok-pokok pemikiran dewan. Salah satunya pada bidang pendidikan dengan penggunaan bahasa Jawa dan permainan tradisional untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) di 678 lembaga. Pada bidang kesehatan, program pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS. ‘’Dewan tidak memiliki fungsi perencanaan, tapi kami akan bekerja sesuai tupoksi kami,’’ ujarnya.

Terpisah, Bupati Magetan Suprawoto menjamin perencanaan, penganggaran, dan pengawasan RKPD yang sudah disusun. Menurut dia, RKPD itu mampu menerjemahkan kinerja pemkab. Selanjutnya, dia berpesan agar tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersinergi dengan DPRD untuk memuluskan berbagai program yang sudah disepakati dalam musrenbang. ‘’Selain itu, dalam bekerja harus berani berinovasi dan membuat terobosan. Kegiatan juga harus berorientasi pasa hasil,’’ kata bupati yang akrab disapa Kang Woto itu.

Sebelum menggelar musrenbang kabupaten, sudah terlebih dahulu digelar musrenbang desa dan kelurahan. Hasilnya, ada 164 usulan kegiatan senilai Rp 17,6 miliar. Semua kegiatan itu harus terakomodasi dan dilaksanakan. Entah dalam bentuk kegiatan hibah atau bantuan keuangan khusus. ‘’Harus dikawal benar-benar, karena ada pagu khusus,’’ tegas Kang Woto. (bel/c1/her/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here