Taspen Cover JKK-JKM Non-PNS

103
YON PIZERA - KEPALA KANTOR CABANG PT TASPEN (Persero)

MADIUN – Program khusus dipersiapkan PT Taspen untuk membantu meningkatkan kesejahteraan pegawai non-PNS. Seperti program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan hari tua (JHT).

Sejumlah program itu dicetuskan berdasar Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Program itu juga menyasar perangkat desa dan tenaga honorer. ’’Ini bentuk kepedulian terhadap pegawai non-PNS. Risiko kerja akan ter-cover asuransi. Mereka bisa memperoleh manfaat seperti PNS, sehingga dapat menjadi pacuan produktivitas kerja,’’ kata Kepala Kantor Cabang PT Taspen (Persero) Madiun Yonpizera kemarin (3/2).

Dia menyebut program itu dibuat tidak berbenturan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, sesuai undang-undang, PT Taspen memang diberi kesempatan untuk menambah produk maupun peserta.

Di mana PT Taspen mengelola jaminan pegawai penyelenggara negara, sedangkan pegawai non pemerintahan (swasta) dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu sesuai dengan ketentuan PP 70/2015, PP 66/2017, dan PP 49/2018. ’’PP 49/2018 itu merupakan tindak lanjut dari PP 44/2015 mengenai penyelenggara program JKK dan JKM. Di mana dalam pasal 2 ayat 2 PP itu, disebutkan program JKK dan JKM bagi non-PNS diatur dengan PP tersendiri,’’ ujar pria yang akrab disapa Yonpi itu.

Konsepnya, sistem pembayaran diambil dari iuran antara pemerintah daerah selaku pemberi kerja dan non-PNS. Misalnya, mereka yang mendapat jaminan dikenai iuran sebesar Rp 30 ribu per bulan. Hanya, kata Yonpi, mengenai pengenaan iuran perlindungan akan diatur lebih lanjut. ‘’Setelah terdaftar di Taspen sebagai peserta, pembayarannya bisa di-handle langsung oleh bendahara gaji masing-masing instansi,” terangnya.

Saat ini, Kantor Cabang PT Taspen Madiun menargetkan jaminan pendaftaran peserta jaminan non-PNS dan perangkat desa selesai tahun ini. Bahkan, badan usaha milik negara (BUMN) yang mengurusi asuransi sosial pegawai penyelenggara negara tersebut gencar melakukan sosialisasi ke berbagai instansi dan lembaga di seluruh eks-Karesidenan Madiun.

Selain itu, lanjut Yonpi, upaya pendekatan diri kepada pimpinan daerah terus dilakukan secara berkelanjutan. ‘’Responsnya sangat baik. Kami targetkan tahun ini (non-PNS dan perangkat desa) agar segera ter-cover. Supaya kerja mereka bisa lebih aman dan nyaman,’’ pungkasnya. (dya/her/c1/ota/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here