Madiun

Tapping Box Cegah Pajak Bocor

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Penarikan pajak hotel dan restoran di Kota Madiun belum optimal. Pelaporan dari objek pajak ke pemkot masih manual. Potensi kebocoran pun besar. Karena itu, pemkot bakal menerapkan tapping box. Dengan teknologi ini, besaran pajak bisa terpantau online.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun Sudandi mengatakan, realisasi tapping box dimulai tahun ini. Saat ini pihaknya masih menyiapkan pengadaan perangkatnya. ‘’Rencananya  25 unit tapping box yang akan dipasang. Kami masih koordinasikan untuk fixed-nya,’’ katanya Senin (30/9).

Optimalisasi pajak sempat mendapat sorotan sejumlah fraksi di DPRD Kota Madiun. Bahkan, Fraksi PDIP mengusulkan dilakukan uji petik terhadap beberapa objek pajak. Itu disampaikan dalam pandangan umum saat pembahasan APBD Perubahan 2019. Baik tempat hiburan malam (THM), hotel, maupun restoran.

Tahun ini pemkot mematok target pajak hiburan Rp 1,035 miliar. Terdiri dari sejumlah item. Termasuk pajak diskotek Rp 472 juta. Di Kota Madiun terdapat 25 THM. Sedangkan, target pajak hotel dan restoran Rp 8,5 miliar.

Bapenda pun menyiapkan payung hukumnya. Setelah didahului uji petik terhadap beberapa hotel dan restoran. ‘’Rencananya, pertengahan November running. Sekarang masih tahap persiapan,’’ ujar Sudandi.

Menurut dia, pengawasan perpajakan online sudah selayaknya diterapkan. Kebijakan itu dapat meminimalkan potensi kebocoran pajak. Dengan sistem tersebut, setiap transaksi bisa langsung terhubung ke bapenda. ‘’Ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah,’’ terangnya.

Jika tapping box direalisasikan, pemkot optimistis pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak bakal meningkat. Apalagi, belakangan hotel dan restoran di Kota Madiun semakin bertumbuh. ‘’Ini peluang pemkot untuk bisa meningkatkan PAD,’’ imbuh Wali Kota Madiun Maidi.

Pemasangan tapping box sudah dilakukan di KFC dan McDonald’s. Dengan demikian, setiap transaksi pembelian di dua gerai makanan cepat saji itu dapat terpantau dinas terkait. Maidi mencontohkan, jika per bulan transaksinya mencapai sekitar Rp 1,5 miliar, pemkot bisa meraup pajak sekitar Rp 150 juta.

Sebelum perangkat tesebut dipasang, bapenda akan melakukan sosialisasi kepada wajib lapor pajak. Serta sejumlah uji coba dan memorandum of understanding (MoU) dengan kejaksaan. ‘’Dengan demikian, para pelaku usaha hotel dan restoran akan tertib membayar pajak,’’ beber Maidi. (her/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close