Tantangan Direktur Baru PDAM dan PD Sumber Bakti

213

SELAMAT kepada Dwi Indarto dan Anang Aprianto Nugroho yang baru saja ditetapkan sebagai direktur PDAM Ngawi dan direktur PD Sumber Bakti. Dua anak muda asli Ngawi alumnus SMAN 2 Ngawi itu dipilih Bupati Ngawi Ir H. Budi Sulistyono karena berlatar belakang entrepreneur. Tugas keduanya tidak ringan karena harus menyehatkan dua BUMD milik Pemkab Ngawi itu.

Bupati memang tidak memberikan target khusus. Mungkin kasihan juga karena selama ini banyak yang ”menyerah” menakhodai dua perusahaan pelat merah itu. Harapan bupati sederhana: Suatu hari dua BUMD itu berhenti menyusu kepada APBD. Syukur-syukur bisa setor PAD (pendapatan asli daerah). Sepertinya simple tapi mewujudkannya terbukti tidak mudah.

Itu tidak hanya terjadi di Ngawi. Hampir di semua daerah mengalami hal yang sama. PDAM masih bernasib lebih baik daripada PD Sumber Bakti. Syarat utama agar BUMD sehat adalah Pemkab terutama pejabat-pejabatnya termasuk bupati dan wabup, tidak boleh ikut campur terlalu banyak ke dalam urusan perusahaan. Dua BUMD itu juga jangan digunakan sebagai tempat menitipkan anggaran.

Kita bisa belajar dari Dahlan Iskan saat diminta memimpin BUMD Panca Wira Usaha (PWU) milik Pemprov Jatim. Saat itu Dahlan Iskan bersedia dengan  mengajukan syarat. Pertama dia tidak mau ada aliran APBD lagi ke PT PWU. Kedua, dia minta status perusahaan diubah dulu menjadi perseroan terbatas (PT). Dan yang ketiga, dia tidak mau digaji maupun mendapat fasilitas apapun. Yang terakhir ini tidak saya sarankan untuk Dwi dan Anto—sapaan Anang Aprianto Nugroho.

Mengapa Dahlan Iskan mengajukan syarat-syarat itu? Tujuan utamanya adaah agar BUMD benar-benar mandiri. Dengan menjadi PT, pemprov tidak bisa intervensi lagi kecuali melalui RUPS (rapat umum pemegang saham). Perusahaan juga lebih lincah dan gesit karena punya otoritas penuh melakukan ekspansi maupun inovasi. Tidak perlu sebentar-sebentar menghadap gubernur dan DPRD untuk minta arahan atau persetujuan. Tentu saat itu Dahlan Iskan berharap PT PWU terhindar dari risiko hukum. Meskipun akhirnya tetap saja dikriminalisasi oleh kejaksaan.

Sebenarnya undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah berusahan memberikan perlindungan kepada pejabat BUMN/BUMD dengan memisahkan keuangan Negara dan keuangan perusahaan. Namun di sisi lain ada UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjadi momok bagi direksi BUMD.

Dalam UU Keuangan Negara disebutkan bahwa  subjek keuangan Negara meliputi seluruh objek yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Kekayaan Negara yang sudah dipisahkan atau dikuasai perusahaan juga tetap wajib diaudit oleh BPK.

Dalam UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga disebut bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Semua perusahaan yang di dalamnya ada penyertaan modal Negara masuk dalam subjek keuangan Negara.

Celakanya, ketiga ada kerugian di perusahaan Negara/daerah, aparat hukum bisa dengan mudah menganggap sebagai kerugian Negara dan kemudian menjerat pimpinan BUMN/BUMD sebagai tersangka kasus korupsi. Ini sudah terjadi berkali-kali. Terakhir dialami mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. Saat menjadi direktur PT Pertamina Hulu Energi dia meneken perjanjian dengan Roc Oil atau Agreement for Sale and Purchase-BMG. Nilai transaksi mencapai USD 31 juta. Proyek itu merugi. Karen pun disangka korupsi oleh kejaksaan.

Karena itu Dwi dan Anto harus berhati-hati dengan risiko hukum yang ada. Business judgement rule kerap dikesampingkan aparat penegak hukum. Apalagi PDAM dan PD Sumber Bakti belum berbentuk PT. Dari kacamata bisnis, instestasi yang merugi adalah hal biasa. Misalkan ada 10 jenis usaha, kemudian salah satu rugi, tetap dianggap prestasi dari kacamata bisnis. Tapi dari kacamata hukum, tetap bisa dianggap sebagai kejahatan.  Padahal kerugian sebuah perusahaan tidak selalu karena kejahatan.

Di awal periode ini, ada baiknya, Dwi dan Anto melakukan komunikasi dengan kejaksaan. Agar saat melakukan terobosan di PDAM dan PD Sumber Bakti tidak dibayang-bayangi ketakutan akan risiko hukum.  Intinya maju terus, jangan takut melangkah demi kemajuan Ngawi tercinta. (*/penulis adalah wartawan Jawa Pos asli Ngawi)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here