Tantang PPK Proyek Puskesmas Wungu Buat Laporan Tertulis

60

MEJAYAN – Kredibilitas CV Sekawan Elok (SE) dipertaruhkan. Rekanan asal Nganjuk yang terlambat menyelesaikan pembangunan Puskesmas Wungu itu terancam masuk daftar hitam (blacklist).

Ancaman yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah itu diamini wakil rakyat. ‘’Memungkinkan untuk di-blacklist,’’ kata anggota Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Mashudi kemarin (10/1).

Mashudi meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) berani membuat laporan tertulis yang sebenar-benarnya atas hasil kerja CV SE. Sekaligus memberikan catatan khusus pada bagian administrasi pembangunan (adbang) setdakab untuk dijadikan bahan pertimbangan. Lembaganya juga berencana menginspeksi guna memastikan kualitas pekerjaan proyek senilai Rp 1,4 miliar tersebut. ‘’Nanti kami cek setelah selesai pembangunan,’’ ujarnya kepada Radar Mejayan.

Kendati demikian, komisi D belum merekomendasi pemberian sanksi blacklist. Sebab, harus mengkaji tingkat kepatuhan dari CV SE. Menyusul langkah dewan sempat menggelar hearing dengan direktur rekanan. Rapat dengar pendapat (RDP) yang juga dihadiri perwakilan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR), dinas kesehatan (dinkes) selaku leading sector proyek, serta konsultan pengawas itu menghasilkan sebuah komitmen. Yakni, rekanan sanggup merampungkan pekerjaan sesuai tempo di kontrak. ‘’Pertanyaannya, kenapa tidak direalisasikan komitmen itu,’’ ucap Mashudi.

Selain belum mengetahui kualitas proyek, komisi D ingin tahu penyebab dan jenis kesalahan yang berimbas molornya pekerjaan. Sebagai contoh material kusen yang terlambat datang. Apakah dari pabrikannya atau murni kesalahan kontraktor. ‘’Persoalan-persoalan itu yang harus dilaporkan oleh PPK ke adbang,’’ tegas politikus Partai Golkar tersebut.

Mashudi menganggap rekanan abai dengan komitmennya sendiri. Menghiraukan rekomendasi yang telah disepakati saat hearing Oktober 2018 lalu. Seharusnya lekas melakukan berbagai cara demi mengejar ketertinggalan. Namun, tetap mengindahkan aturan. ‘’Faktanya, proyek-proyek lain bisa selesai tepat waktu meski awalnya juga terlambat,’’ bebernya.

Menurut dia, persoalan internal CV SE di awal menggarap proyek tergolong kronis. Sebelum akhirnya diketahui komisinya lewat proses inspeksi mendadak (sidak). Sebab, terjadi penumpukan beban volume pekerjaan. ‘’Pertanda pengawasan tidak berjalan baik,’’ tudingnya.

Diketahui, PPK memberi denda keterlambatan Rp 20 juta karena tahun anggaran pekerjaan sudah selesai. Denda dihitung berdasar jumlah hari mulai 12 Desember 2018 sebagai batas akhir pekerjaan di kontrak sampai tutup tahun. Denda kali kedua bakal diberikan untuk lamanya kegiatan tahun ini. Terhitung mulai 1 Januari sampai pekerjaan dirampungkan. PPK juga bakal mengusulkan pemberian sanksi untuk rekanan ke pengguna anggaran (PA). Sebelum diteruskan ke bagian adbag setdakab. Sanksi blacklist tidaknya melihat tingkat wanprestasi rekanan. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here