Tanggungan RTLH Capai Ribuan Rumah

91

MAGETAN – Pekerjaan rumah (PR) pemkab untuk merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH) menumpuk. Data yang tersisa sejak dua tahun lalu masih 5.000 unit. Tahun ini bertambah lagi 2.000 unit. Jadi, pemkab total punya tanggungan menyelesaikan 7.000 unit. ’’Kami berusaha mencapai data riil di lapangan,’’ kata Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Magetan Rudy Subagyo.

Semua data sebelumnya merupakan limpahan dari DPU dan Penataan Ruang (DPU-PR). Agar data valid, disperkim sudah meminta laporan data sampai pihak desa dan kecamatan. Pihaknya meminta sajian data untuk warga yang rumahnya sudah tidak layak huni. Hasilnya memang cukup mencengangkan. Sebab, ternyata masih banyak warga miskin yang belum masuk database penerima bantuan renovasi rumah tersebut. ’’Dua tahun terakhir kami memang berupaya melakukan pendataan ulang,’’ ujar Rudy.

Untuk menuntaskan semua RTLH butuh waktu yang sangat lama. Pasalnya, jatah rumah yang dibangun setiap tahunnya sangatlah sedikit. Bantuan dari pemerintah Provinsi Jatim, misalnya, tahun ini hanya dijatah sekitar 200 unit. Nama–nama penerima bantuan stimultan perumahan swadaya (BSPS) itu kini sudah ditentukan oleh disperkim. Namun, belum tentu mereka akan menerimanya. Karena ada proses verifikasi dan validasi dari Pemprov Jatim pula. ’’Bisa saja berubah karena dianggap tidak layak atau ada yang lebih prioritas,’’ tuturnya.

Tahun lalu, hanya 118 unit rumah yang berhasil terbangun dari program BSPS tersebut. Realisasi pembangunan biasanya pada pertengahan tahun. Antara Juli hingga Agustus. Itu lantaran harus melalui tahapan yang panjang. Hingga kini pun belum ada permintaan dari Pemprov Jatim untuk pengajuan penerima BSPS tersebut. ’’Tapi, kami sudah menyiapkan penerimanya. Setelah ada instruksi pengajuan, bisa langsung kami serahkan,’’ terang Rudy.

Pelaksanaan pembangunan rumah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) juga tak jauh beda dengan BSPS. Masih menunggu hingga pertengahan tahun. Tahun ini ada jatah sebanyak 185 unit RTLH yang akan dibangun. Sama seperti program BSPS, nama dan alamat penerima harus jelas. Pemerintah pusat bakal terjun langsung mengkrosceknya. Jika dianggap tidak layak, bisa langsung dicoret. ’’Mereka (pemerintah pusat, Red) turun langsung untuk ngecek by name by address,’’ ungkapnya.

Sedangkan tahun lalu, dari DAK sudah terbangun 302 unit RTLH. Lambat laun, ribuan RTLH itu akan tuntas terbangun. Sayangnya, selalu ada tambahan RTLH baru setiap satu RTLH berhasil dibangun. Sehingga, kemungkinan semua RTLH terbangun sangat kecil. Kemunculan itu salah satunya yakni dari keluarga baru. Terkadang mereka membangun rumah seadanya terlebih dahulu. ’’Data itu selalu berkembang setiap saat,’’ pungkasnya. (bel/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here