Magetan

Tak Mau Terbitkan SKHPTJ karena Pedagang Berutang

MAGETAN – Terkuak sudah alasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Magetan ogah-ogahan menerbitkan surat keterangan hak pakai tempat jualan (SKHPTJ). Rupanya, pedagang memiliki utang kepada pemkab. Yakni, pedagang yang berjualan di pasar wisata Plaosan. Totalnya, ada 71 pedagang yang belum melunasi biaya pengganti perbaikan pasar pasca kebakaran 2011 silam.

Utang ke–71 pedagang itu mencapai Rp 381 juta. Jika SKHPTJ diberikan, disperindag sangsi para pedagang mau membayar utangnya. Sebab, mereka sudah secara sah memiliki hak untuk menempati kios atau los di sana. Disperindag juga seakan kehabisan akal menagih duit tersebut.

Sebab, para pedagang kerap mengeluh jika ditagih karena kondisi pasar sepi, sehingga pemasukan yang diterima sedikit. ‘’Kami menyebutnya semi-utang. Tidak bisa dipidanakan ataupun diperdatakan. Kami hanya bisa menunggu untuk dilunasi,’’ kata Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Sarpas) Pasar Disperindag Darmaji kemarin.

Besaran biaya yang harus diganti itu, kata Darmaji, berbeda-beda sesuai kelas los dan kiosnya. Kelas itu ditentukan dari luasan kios atau los dan lokasinya. Jika lokasinya berada di luar, biaya pengganti jauh lebih mahal dibandingkan kios atau los di dalam pasar.

Sejak awal, disperindag sudah memberikan pengertian kepada para pedagang. Mereka sejatinya mengiyakan. Namun, seiring berjalannya waktu, utang tersebut tak kunjung dilunasi. ‘’Jika SKHPTJ kami terbitkan sekarang, besar kemungkinan tidak akan melunasi utang. Kami tidak mau ambil risiko,’’ katanya.

Namun, sejak awal memang sudah ada memorandum of understanding (MoU) antara pedagang dan pemkab. Di mana, pemkab tidak akan mengeluarkan SKHPTJ dengan masa berlaku lima tahun itu sebelum para pedagang melunasi biaya pengganti itu. Hanya saja, mereka tetap diperbolehkan menempati kios dan los seperti sebelum pasar itu dilahap si jago merah. ‘’Pedagang tetap kami fasilitasi. Mereka bisa menempati pasar itu,’’ ungkapnya.

Para pedagang tetap dikenakan kewajiban untuk membayar retribusi setiap harinya. Sebab, mereka sudah menempati aset pemkab. Mereka juga harus bisa membedakan pembayaran biaya pengganti perbaikan itu dengan retribusi. Mengingat retribusi yang mereka bayarkan setiap hari itu berkaitan dengan barang dagangan yang mereka jual. ‘’Retribusi itu memang kewajiban para pedagang,’’ jelasnya.

Wacana penghapusan utang pedagang pun, dikatakan Darmaji, tidak semudah yang dibayangkan. Prosesnya panjang dan memakan waktu. Biarpun utang yang sudah di atas lima tahun memang dapat dihapus. Sementara, utang yang melilit para pedagang di pasar tradisional itu sudah mencapai tujuh tahun.

Jika benar demikian, para pedagang tak perlu lagi menyisihkan pendapatan mereka untuk membayar ke pemkab. ‘’Informasi terakhir yang kami terima seperti itu, akan dilakukan penghapusan utang,’’ pungkasnya. (bel/c1/rif)

 

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close