Tak Komprehensif Terapkan Regulasi Elpiji, Pemkab Kaji Aturan Anyar

24
MASIH LANGKA: Ibu rumah tangga antre tabung gas melon di salah satu pangkalan Kecamatan Pacitan Kamis (1/8).

PACITAN, Jawa Pos Radar Pacitan – Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Madiun berseberangan pendapat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pacitan. Lembaga itu menilai tidak ada main mata antara agen dengan pangkalan. Di balik kelangkaan tabung gas elpiji tiga kilogram sejumlah daerah di kecamatan kota.

Ketua Hiswana Migas Madiun Agus Wiyono menyatakan, pasokan tabung gas melon dari agen ke pangkalan masuk dalam sistem monitoring penyaluran elpiji tiga kilogram (simolek). Mekanisme itu mengontrol jumlah dan ketepatan pendistribusian elpiji bersubsidi. ‘’Jadi, kalau agen nyeleweng satu tabung saja bisa langsung berurusan dengan hukum,’’ katanya Kamis (1/8).

Sebaliknya, Agus menilai kerawanan pelanggaran penyaluran elpiji justru ada di pangkalan. Dia tutup mulut ketika ditanya lebih lanjut ihwal kecurigaan praktik culas tersebut. Sesumbar bakal menindak pangkalan yang nakal. Misalnya, menjual dengan sasaran utama bukan konsumen, melainkan pengecer. ‘’Peran pemkab untuk memantau praktik jual beli di pangkalan. Agen itu cuma distributor,’’ ujarnya dihubungi via telepon seluler.

Agus memastikan tidak ada problem pendistribusian. Suplai dari Pertamina untuk agen-agen di Kota 1.001 Gua tidak macet. Jadwalnya sekali dalam sepekan atau harian pada hari kerja. Bulan lalu sudah dua periode fakultatif dengan terakhir tambahan pengiriman 5.040 tabung. ‘’Agustus ini 5.600 tabung,’’ sebutnya.

Menurut dia, salah satu biang kelangkaan adalah pemkab kurang komprehensif menjalankan regulasi. Terutama peraturan pendukung, di antaranya Perpres 104/2007, Permen ESDM 26/2009, serta surat keputusan bersama 5/2011 dan 17/2011. Indikasi itu terlihat dari minimnya regulasi pendukung yang terperinci sebagai rujukan. ‘’Kelemahan itu dimanfaatkan pihak tertentu,’’ ujarnya.

Kepala Disperindag Pacitan Supomo menepis tudingan lemah dalam regulasi pendukung. Pihaknya sudah memiliki surat edaran (SE) bupati 188/235/408/16/2018 memuat sejumlah poin agar penggunaan tepat sasaran. Salah satunya larangan pemanfataan bagi aparatur sipil negara (ASN). Namun, tidak dimungkiri bahwa implementasi peraturan itu masih lemah. ‘’Karena itu, kami menggodok aturan baru yang lebih tegas dan terperinci agar tidak ada gejolak di masyarakat,’’ katanya.

Supomo menambahkan, praktik jual beli di pangkalan dipantau intensif. ‘’Kami sampaikan ke para agen, coret pangkalan yang nakal,’’ tegasnya. (den/c1/cor)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here