Magetan

Tak Cukup dengan MoU, Penataan Kawasan Sarangan Perlu PKS

MAGETAN, Jawa Pos Radar Magetan – Rencana penataan kawasan Telaga Sarangan ternyata membutuhkan banyak pertimbangan. Sekalipun pemkab beserta KPH Lawu Ds sudah bersepakat, tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi acuan. Perlu ada perjanjian kerja sama (PKS) terlebih dahulu. ‘’MoU (memorandum of understanding, Red) itu hanya sebagai payung hukum. Bahwa pemkab dan Perhutani sudah sepakat untuk bekerja sama pemanfaatan hutan di sekitar Telaga Sarangan,’’ kata Kabid Pengelolaan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Magetan Hadi Sumarno Senin (11/11).

Dia menjelaskan, ada banyak poin yang perlu dicantumkan dalam PKS tersebut. Seperti memerinci apa saja tupoksi pemkab dalam memanfaatkan hutan milik Perhutani. Baik itu berupa pembangunan fasilitas maupun amenitas kepariwisataan. ‘’Pembangunan itu juga tak terlepas dari masterplan pengembangan Telaga Sarangan,’’ ujar Hadi.

Menurutnya, saat ini pembuatan masterplan itu belum klir. Karena belum ada teken kontrak dengan pihak konsultan. Tapi, pihaknya berharap sebelum akhir tahun masterplan tersebut sudah jadi. ‘’Anggaran penyusunan masterplan itu sekitar Rp 250 juta,’’ ungkapnya.

Kendati masterplan belum ada, namun pihak disparbud sudah mempunyai konsep penataan kawasan Telaga Sarangan ke depannya. Seperti membangun sejumlah wahana selfie desk serta taman di kawasan hutan milik Perhutani yang ada di dekat telaga. ‘’Setelah masterplan jadi, bisa langsung dibuat PKS,’’ tutur Hadi.

Dia menambahkan, penataan kawasan Telaga Sarangan juga tak lupa menyentuh para pedagang kaki lima (PKL). Misalnya, menyeragamkan tempat jualan mereka. Sehingga, tidak terkesan semrawut dan kumuh. ‘’Kami akan menata, bukan merelokasi. Tapi, untuk detailnya seperti apa, belum,’’ katanya.

Hadi menyebut, penataan Telaga Sarangan melibatkan banyak institusi dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Pun rencananya mengajak paguyuban pedagang untuk bertukar pendapat soal rencana penataan PKL di sekitar telaga. ‘’Pemkab tidak bisa bergerak sendiri, yang ditata ini bersedia tidak. Harus diajak bicara dulu,’’ tandasnya. (bel/c1/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close