Tak Boleh Ada Perahu Bermesin di Waduk Gonggang

153

PDAM Lawu Tirta memberi syarat jika kawasan waduk Gonggang dijadikan tempat wisata. Waduk yang difungsikan sebagai penyedia air minum bagi wilayah Magetan selatan tidak boleh terganggu. Variabel air baku waduk harus menjadi pertimbangan penting. Biarpun, secara umum waduk tersebut merupakan aset balai besar wilayah sungai (BBWS) Bengawan Solo. ’’Waduk-waduk di daerah lain juga seperti itu. Tidak bisa sembarangan,” ujar Direktur Teknik PDAM Lawu Tirta Wiyono.

Wiyono mengatakan di dalam waduk itu tidak boleh ditempatkan keramba ikan dan perahu bermesin. Lantas, wisata apa yang akan dijual disana. Jika sekadar pemandangan waduk sangat memungkinkan. Namun, air waduk itu akan menyusut hampir habis saat musim kemarau. Airnya hanya akan penuh saat musim penghujan seperti saat ini. ’’Tinggal nanti konsep wisatanya seperti apa,’’ ungkapnya.

Jika menjual pemandangan waduk, langkah warga Desa Janggan dengan membuat objek wisata Sekitran sudah sangat pas. Terdapat banyak spot selfie yang memamerkan pemandangan waduk. Lokasinya berada di atas waduk. Namun, wilayah itu tidak termasuk dalam kawasan waduk yang sudah dibebaskan. Wiyono masih buta apakah pokdarwis Lesung Kedung juga akan membuat objek wisata serupa. ’’Itu jual view waduk, bagus,’’ jelasnya.

Keberadaan warung di pinggir waduk itu, diakui Wiyono sudah sangat tidak pas. Sebab, sudah ada larangan bahwa tidak boleh ada fasilitas MCK yang pembuangannya ke badan waduk. Itu bisa menjadi polutan yang bersifat kimiawi dan biologis. Dampaknya pada baku mutu air. “Memang sudah mengendalikan masyarakat lokal,” jelasnya.

Jika hendak membuat warung, seharusnya jauh dari waduk. Pembuangannya tidak ke waduk. Memang harus ada ketegasan, selagi warung disana belum terlalu menjamur. Susah jika warung-warung itu mulai beranak pinak. Penertibannya akan semakjn sulit. ‘’Harus ada pembinaan terhadap para pemilik warung,” jelasnya.

Wiyono mengakui ada pembicaraan antara stakeholder waduk Gonggang. Yakni antara PDAM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan pokdarwis sekitar dua tahun silam. Namun, pembicaraan untuk pengembangan wisata itu masih non-formal. Hanya sekadar diskusi. Namun, tetap ada hasil. Dimana, pokdarwis membutuhkan pembinaan dan dukungan dana. Mana yang boleh dan tidak disentuh sebagai wisata. ’’Selanjutnya ini kewenangan pemkab dan BBWS,” paparnya. (bel/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here