MadiunPendidikan

Tabah Diupah Murah, Problem Kesejahteraan Honorer Belum Tersolusikan

Bagaimana lembaga pendidikan negeri sanggup bersaing dengan swasta, bila problem kesejahteraan masih membayangi hari-hari tenaga pendidik dan pegawai honorernya? Sampai kini, persoalan itu belum tersolusikan di Kabupaten Madiun.

………..

SATUAN pendidikan telanjur nyaman mempekerjakan guru tidak tetap (GTT). Mereka harus tabah diupah murah. Pendapatan bulanannya lebih murah dari upah minimum buruh pabrik. Padahal, tugas mereka tak sekadar mengampu kegiatan belajar-mengajar (KBM). Sebagian besar dibebani urusan administrasi sekolah. Nasib pegawai tidak tetap (PTT) sama merananya. ‘’Kami mendorong besaran insentif naik tahun depan,’’ janji Slamet Riyadi, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Madiun, kemarin (10/10).

Harus diakui, tugas dan tanggung jawab GTT-PTT tidak ringan. Di pundak mereka tersandar peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Beberapa dari mereka yang notabene muda juga mengampu tugas teknologi informasi (TI) berbasis aplikasi. Persoalan ini dirasakan merata di jenjang PAUD, TK, TPA, dan SD. ‘’Antara tugas berat dengan honor masih belum sebanding,’’ katanya.

Besaran insentif GTT-PTT diberikan berjenjang menyesuaikan lama masa kerja. Yang diberlakukan akhir tahun lalu, Rp 400 ribu per bulan untuk masa pengabdian 1–5 tahun. Kemudian penambahan Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu untuk periode 6–10 tahun dan 11–15 tahun. Sedangkan lebih dari 16 tahun Rp 750 ribu. GTT senior diklaim mengantongi penghasilan sesuai upah minimum regional (UMR). Selain insentif, mendapat honor dari bantuan operasional sekolah (BOS). Data dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) per Oktober 2018, total GTT dan PTT sekitar 2.300 orang.

Dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD (R-APBD) 2020 Rabu lalu (9/10), enam fraksi DPRD kompak menyoroti persoalan pendidikan. Tidak hanya mengulik urusan GTT-PTT, tapi juga kualitas. Selain FPKB, ada Nasional Demokrat (NasDem), Golkar Nurani Sejahtera (GNS), Gerindra, Demokrat Persatuan, dan PDI Perjuangan (PDIP).

Purwadi, anggota Fraksi NasDem, menyebut leadership sejumlah kepala sekolah (kasek) masih kurang. Jiwa kepemimpinan itu dipandang penting meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti transparansi terhadap kucuran dana keuangan dari pemkab dan pemerintah pusat. Juga manajerial terhadap perubahan kurikulum pendidikan. Kreativitas dalam urusan itu tergolong masih rendah. ‘’Akhirnya banyak calon anak didik lari ke swasta atau sekolah yang dikelola yayasan,’’ ujarnya.

Purwadi juga berharap seluruh kasek bisa menjalankan fungsi pengawasan maksimal kepada tenaga pendidik. Pihaknya mendapati pengajar berstatus ASN di sekolah pinggiran tidak disiplin dalam jam kerja. ‘’Kualitas pendidikan harus diimbangi pula dengan kualitas tenaga pendidik,’’ tuturnya.

Sementara itu, Kadisbud Kabupaten Madiun Sodik Hery Purnomo belum bisa dimintai tanggapan ihwal kritik anggota dewan. Dia beralasan sedang ada rapat ketika coba ditemui kemarin. (cor/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
close
PENGUMUMAN
Close