Sulit Realisasikan Bosda Madin

144

MAGETAN – Urusan pariwisata, Wagub Jatim Emil  Elestianto Dardak dan Bupati Magetan Suprawoto memang klop. Namun, urusan pendidikan mereka tidak sejalan. Yakni terkait pemberian bantuan operasional sekolah daerah untuk madrasah diniyah (bosda madin). ’’Ada sharing dari pemkab. Jangan dibilang pemprov tok,” ujar Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak.

Dikatakan Emil, pemberian bosda madin itu bakal menjangkau seluruh santriwan dan santriwati di Jatim. Namun, tetap ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Sehingga, kemungkinan tidak semua madin mendapatkan. Namun, akan lebih ditingkatkan dibanding era Soekarwo – Syaifullah Yusuf. Berapa total madin yang mendapatkan bosda madin itu, Emil memilih merahasiakannya. ’’Yang penting nawaitu-nya, kamu melanjutkan (program terdahulu, Red),” jelasnya.

Tak hanya sharing pemberian bosda madin, namun juga membiayai guru madin. Sehingga, mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang strata-II (S-II). Gubernur Khofifah Indar Parawansa sendiri yang mendorong program tersebut. Kaitannya dengan peningkatan kualitas guru madin. Lagi-lagi, Emil meminta pemkab juga ikut turun tangan. ’’Silakan, pemkab bekerjasama dengan pemprov untuk melakukan itu,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Magetan Suprawoto mengaku ragu apakah pemberian bosda madin itu terealisasi di Kabupaten Magetan. Sebab, APBD Magetan sangat terbatas. Beberapa program dan kegiatan tidak tercover karena duit yang seuprit itu. Sehingga, harus dipikirkan matang-matang instruksi sharing anggaran dengan pemprov Jatim untuk program bosda madin itu. ’’Harus dihitung dulu, apakah mungkin dengan APBD Magetan,” jelasnya.

Sejatinya, Kang Woto – sapaan Bupati Magetan itu setuju dengan program bosda madin. Kalau bisa, program dari pemprov itu dijalankan seperti program pondok kesehatan desa (ponkesdes). Semua dibiayai pemprov Jatim. Pemkab sama sekali tidak mengeluarkan sepeserun untuk program di bidang kesehatan itu. Duit yang dimiliki pemkab bisa digunakan untuk program lainnya. ’’Sehingga, tidak membebani pemkab,” jelasnya.

Hingga kini pun, Kang Woto masih belum menerima petunjuk teknis pemberian bosda madin. Pun, Kang Woto masih belum ada pembicaraan dengan DPRD Kabupaten Magetan. Pasalnya, untuk merealisasikan program tersebut harus melalui perencanaan dan pembahasan dengan kalangan dewan. “Model sharing berapa dan bagaimana teknisnya, kami belum tahu,” pungkasnya. (bel/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here