Stroke Ringan, BB Mangkir  Panggilan Kejaksaan

81

MADIUN – Upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Mejayan mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun tersendat. Itu lantaran salah seorang dari dua tersangka perkara pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliabu 2017 yang dipanggil kemarin (23/8) tak hadir.

Penyidik pun hanya bisa mengorek keterangan dari tersangka PS. Sedangkan BB, tersangka lainnya, tidak memenuhi panggilan untuk kedua kalinya. Pekan sebelumnya, oknum aparatur sipil negara (ASN) itu juga mangkir. ‘’Tersangka BB sedang menjalani rawat inap di RSUD Dolopo,’’ kata sumber di Kejari Mejayan.

Sumber yang menolak ditulis namanya itu menambahkan, diagnosis dokter menyebut BB terserang stroke ringan. Kolesterol dan asam uratnya juga tinggi. Namun, penyebab ketidakhadiran pertama BB bukan karena penyakit tersebut. Sebab, baru dua hari terakhir diopname. ‘’Sebagai pembanding akan dimintakan diagnosis dokter dari rumah sakit umum lainnya,’’ kata sumber itu.

Sementara, kemarin PS kembali diperiksa didampingi Yuliana Hariyatiningsih, penasihat hukum (PH)-nya. Oknum ASN DLH ini tiba di kejari sendirian sekitar pukul 10.00. Tidak berselang lama, PH-nya menyusul. Hingga pukul 13.00, keduanya masih berada di ruangan staf seksi pidsus.

Dari celah jendela yang tertutup kelambu, terlihat penyidik terus mencecar pertanyaan. Sementara Yuliana yang duduk di samping kiri PS sedang membaca sebuah dokumen. Keduanya belum keluar hingga pukul 16.00. ‘’Masih belum selesai (pemeriksaan),’’ ujar Andi, pria yang menemani Yuliana.

Kasi Pidsus Kejari Mejayan Bayu Novriandinata hanya tersenyum kala dimintai konfirmasi terkait mangkirnya BB. Dia enggan berbicara banyak. Termasuk langkah yang bakal diambil lembaganya. Bayu juga tutup mulut terkait pemeriksaan PS.

Dia hanya menyebut materi pemeriksaan dugaan rasuah yang ditaksir merugikan negara mencapai Rp 450 juta itu adalah pendalaman dari pemeriksaan sebelumnya. ‘’Yang jelas, penyidikan perkara ini terus berlanjut,’’ katanya singkat.

Diketahui, BB dan PS, dua oknum pejabat DLH, disangka dalam perkara dugaan korupsi proyek pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliabu 2017. Status keduanya dinaikkan dari saksi jadi tersangka 19 Juli 2018. Panggilan pertama pekan lalu dengan materi pemeriksaan penggunaan anggaran proyek sebesar Rp 840 juta. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here