Status Kepemilikan Lahan Jadi Kendala Renovasi Rumah Lukki

122

MADIUN – Lukki Cahyono harus mengubur dalam-dalam impian memiliki hunian yang aman dan nyaman. Dia sekeluarga harus memperpanjang kesabarannya menempati gubuk kayu di tengah ladang jagung Dusun Kedungbrubus, Bulu, Pilangkenceng.

Status kepemilikan lahan milik Perhutani menjadi penghalang bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Madiun untuk mengintervensi. Pendek kata, pemkab tak bisa berbuat apa-apa. ‘’Kami tidak berani karena status lahan bukan milik sendiri,’’ kata Kabid Perumahan Disperkim Kabupaten Madiun Plato Mirza Ghulam kemarin (6/2).

Plato berdalih ketidakberanian itu bukan berarti lembaganya enggan menolong satu kepala keluarga (KK) yang tinggal terasing tersebut. Gubuk kayu seluas 15×8 meter tanpa aliran listrik itu sebetulnya bisa mendapat program rumah tidak layak huni (RTLH). Meskipun daftar penerima bantuan renovasi untuk tahun ini telah ditetapkan surat keputusan (SK) bupati. Lembaganya bisa menyusulkan dengan syarat ada pengajuan kepala desa (kades). ‘’Tapi, kalau tanah bangunan itu bukan milik sendiri, sudah tentu tidak bisa diterima,’’ ujarnya kepada Radar Mejayan.

Lahan berstatus milik sendiri menjadi syarat mutlak bagi calon keluarga yang mendapat bantuan program rumah tidak layak huni (RTLH). Tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) 20/2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Kepastian kepemilikan lahan milik pribadi demi mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari. Mulai bahan pertanyaan aparat hukum hingga timbul sengketa. ‘’Selama ini banyak rumah tidak layak, tapi tidak bisa masuk RTLH karena terbentur kepemilikan lahan,’’ ungkapnya.

Menurut Plato, pemerintahan desa (pemdes) yang bisa mencarikan solusi bagi keluarga Lukki. Sebab, yang paling paham pokok permasalahan. Sedangkan keterlibatan lembaganya atau dinas sosial (dinsos) ketika ada keputusan atau kebijakan final diambil kepala desa (kades). Sebagai contoh bila yang dipakai langkah relokasi sekaligus membuatkan hunian baru. Pemdes yang punya gambaran lokasi dan sumber dana merealisasikannya. ‘’Ketimbang pengadaan, misalnya difasilitasi lahan aset desa dan membangunkan rumahnya dari APBDes,’’ paparnya.

Disperkim juga perlu berkoordinasi dengan pemdes seandainya yang diambil opsi merenovasi tempat tinggal lama Lukki di Pulerejo, Pilangkenceng. Atau, membangunkan hunian baru di lokasi lain yang masih satu lahan. Guna memastikan tidak ada polemik di internal keluarga calon penerima bantuan. Surat izin pemilik tanah sah dijadikan pegangan pengusulan. ‘’Terkadang yang menjadi penghambat renovasi itu persoalan nonteknis. Nah, kades yang bisa menjembatani solusinya,’’ tuturnya.

Diketahui, Lukki Cahyono bersama Siti Fatimah, istrinya, dan Ian Denis Ramadhani, anaknya, selama lima tahun tinggal di gubuk. Pekan lalu (28/1) Radar Madiun sempat menginap semalam. Keluarga itu tinggal menyendiri. Berjarak sekitar enam kilometer dari perkampungan terdekat. Atau 1,5 kilometer dari bangunan terdekat yang memakan waktu tempuh 15 menit berjalan kaki. Bangunannya tidak berjendela dan berfasilitas mandi cuci kakus (MCK). Berlantai tanah, atap ditutup seng, dengan dinding puluhan bilah kayu ukuran sedapatnya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here