SR Tolak Temui Kontraktor

82

MADIUN – Kasus hukum yang menjerat sejumlah kepala daerah membuat Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto (SR) keder. SR mengaku, sejak dilantik menjadi wali kota 21 Agustus 2017 lalu selalu menolak tamu dari penyedia jasa konstruksi atau kontraktor. Alasannya jelas, dia tak mau ikut campur urusan lelang proyek. ’’Saya takut. Saya tidak mau kalau diajak bicara tentang pengadaan-pengadaan (barang dan jasa, Red),’’ katanya.

Hal itu sengaja dilakukannya sebagai bentuk transparansi sehingga bersih dari gratifikasi maupun suap.

Menurut dia, saat ini proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan kerja pemkot telah diupayakan transparan. Semuanya dilakukan secara terbuka. Sehingga masyarakat bisa mengetahui dan ikut mengawasi jalannya pembangunan di Kota Madiun. ’’Semua sudah terbuka melalui LPSE,’’ ujar SR.

Ada 346 paket pekerjaan konstruksi serta barang dan jasa yang dilakukan pemkot tahun ini. Jumlah itu sesuai dengan yang tercatat dalam sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP) LKPP sampai dengan kemarin (3/2).

Seluruh proyek tersebut menelan anggaran hingga Rp 101,9 miliar. Mengingat banyaknya proyek yang dilelang maupun melalui sistem pengadaan langsung (PL), SR meminta bagian administrasi pembangunan (adbang) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lebih jeli dalam menunjuk kontraktor. Sebab, masih ditemukan proyek yang molor.

Karena itu, SR menekankan kepada seluruh penyedia jasa konstruksi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas setiap paket pekerjaan. Penyedia jasa juga diminta lebih mantap melaksanakan proyek yang ada di Kota Madiun agar tidak berujung masalah hukum. ’’Saya berharap semua proyek dapat dikerjakan sesuai aturan dan jadwal yang telah ditentukan,’’ tegas mantan wakil wali kota Madiun itu.

Dia tidak ingin mendengar persoalan yang dulu pernah terjadi pada pembangunan Embung Pilangbango dan gedung DPRD Kota Madiun lalu kembali terulang. Sebab, yang menjadi korban pada pekerjaan konstruksi itu merupakan bawahannya di OPD terkait.

Oleh sebab itu, SR menekankan kepada penyedia jasa konstruksi untuk tidak mengurangi kualitas pekerjaan dengan alasan mencari keuntungan. Meskipun mereka mendapatkan tekanan dari pihak tertentu supaya bisa meraup persentase pendapatan yang lebih besar dari sebuah pekerjaan konstruksi. ‘’Karena semua sudah masuk dalam sistem yang terbuka,’’ terangnya.

Selain itu, dia meminta OPD terkait harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi di tempatnya. Sebab, jika pengawasan lemah, khawatir terjadi penyimpangan. Menurutnya, pengerjaan semua proyek di Kota Madiun harus sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB). ‘’Kan sudah ada aturan. Jadi, semuanya harus dilaksanakan sesuai on the track,’’ tekan SR.

Bila perlu, lanjut dia, OPD terkait menggandeng Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk setiap pekerjaan konstruksi. Tapi, TP4D juga harus dituntut bekerja optimal. Seperti pengawasan dilakukan sejak mulai penetapan anggaran, pelelangan, hingga pengerjaan proyek selesai. ‘’Jika peran TP4D tidak optimal, maka akan berpengaruh pada hasil yang tidak maksimal,’’ tandas SR. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here