SR Evaluasi Kinerja OPD Stagnan

70

MADIUN – Capaian kinerja pemkot dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabilitas belum sepenuhnya optimal. Itu dibuktikan dengan perolehan nilai sesuai laporan hasil evaluasi SAKIP 2018 yang hanya 67,21. Nilai itu sama dengan catatan perolehan tahun 2017 lalu.

Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto (SR) mengakui penerapan SAKIP belum menunjukkan progres peningkatan selama empat tahun terakhir. Sejak 2015, pemkot terus-menerus mendapat predikat B dari Kementerian PAN-RB. Meskipun dari aspek perolehan nilai, sempat terjadi peningkatan pada 2015 ke 2016. ’’Maka ini yang menjadi penting. Kami coba akan mengevaluasi terus dan berupaya melakukan suatu perubahan,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun kemarin (22/2).

Pada 2019, SR menargetkan capaian kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabilitas bisa mendapat predikat A. Tapi, SR mengaku untuk mencapainya cukup sulit. Karena itu, pemkot sengaja mendatangkan perwakilan dari Kementerian PAN-RB untuk membantu proses evaluasi sekaligus pemantapan implementasi SAKIP. ’’Dengan adanya pendampingan itu, saya harap ke depannya predikat yang diterima pemkot semakin baik,’’ ucapnya.

Diungkapkannya, ada sejumlah faktor yang menyebabkan perolehan nilai SAKIP pemkot stagnan. Di antaranya, terdapat kelemahan pada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memasang target program. Serta pemanfaatan anggaran yang tidak berbasis akuntabilitas kinerja. ‘’Jadi, saya minta semua kegiatan yang akan dilakukan tahun ini harus berorientasi pada akuntabilitas,’’ ujar mantan wakil wali kota Madiun itu.

SR berharap penuh prinsip kerja itu bisa dijalankan oleh Maidi-Inda Raya sebagai wali kota dan wakil wali kota Madiun terpilih. Misalnya dengan memasang target tinggi dalam penjabaran RPJMD mereka. ’’Kalau penilaian itu sampai nggak sistematis, justru keliru. Karena program kegiatan yang ada dalam APBD, merupakan hasil penjabaran dari musrenbang yang kemudian dihubungkan dengan rencana strategis RKPD dan RPJMD,’’ jelasnya.

Oleh sebab itu, self assessment perlu terus dilakukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Jadi, bukan hanya saat ada penilaian penghargaan. Itu semua bertujuan supaya ada perbaikan kinerja OPD setiap tahunnya. ’’Jadi, untuk melihat apakah penilaian tersebut berhasil dan berdaya guna sekaligus sebagai tolok ukur,’’ ungkapnya.

Dijelaskan, SAKIP merupakan penilaian sistematis terhadap kinerja pemerintah daerah. Tinggi rendahnya nilai SAKIP bergantung seberapa jauh kerja OPD. Terutama dalam hal penyesuaian kinerja dengan visi misi yang disusun wali kota dan wakil wali kota. ‘’Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran itu dinilai. Sesuai apa tidak dengan visi misi pemerintah daerah,’’ jelas SR. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here