Sosok Kartini di Mata Tujuh Legislator Perempuan DPRD Ponorogo

61

PONOROGO – April tak hanya menjadi bulan pemilihan umum. Ada tanggal istimewa yang selalu diperingati untuk merefleksikan emansipasi perempuan di negeri ini. Ya, 21 April mendatang, Hari Kartini diperingati sebagai bentuk apresiasi terhadap RA Kartini, yang gigih memperjuangkan emansipasi perempuan. Di era modern, perempuan semakin berperan aktif di berbagai bidang. Tak terkecuali di kancah politik dan era ekonomi digital.

——————

Inspirasi perjuangan RA Kartini telah membangkitkan semangat perempuan. Kini perempuan tidak melulu identik dengan pekerjaan dapur. Sebagaimana berjalan lama di kehidupan sebelum Indonesia merdeka. Kini, perempuan juga mampu berkembang, mengambil peranan penting di berbagai bidang. ’’Perempuan harus bangkit, turut serta dalam berbagai kegiatan dan bermanfaaat bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ini sudah menjadi tuntutan zaman,’’ kata Winingsih, anggota Komisi B DPRD Ponorogo.

Winingsih termasuk salah satu politisi perempuan yang paling gaek dibanding yang lain. Selain dia, ada enam anggota perempuan di DPRD periode 2014-2019. Di antaranya, Evi Dwitasari dan Pujiwati, dua anggota Komisi A, Sri Wahyuni (Komisi B), serta Menok Endrajati, Tri Vivi Endrowati, dan Eka Rekno Setyani (Komisi D). Ketujuh perempuan tersebut berkarya di tengah dominasi kaum adam di DPRD, yang jumlahnya mencapai 38 anggota.

Menurut Winingsih, Kartini merupakan sosok yang patut diteladani. Menurut dia, Kartini mengajarkan bahwa perempuan harus mampu berdaya dalam segala bidang. Tidak hanya terkotak pada urusan yang berkaitan dengan kodrat mereka. ’’Empati seorang Kartini ditunjukan dalam surat saat menggambarkan kepedihan seorang bocah yang harus bekerja keras. Ditinggal orangtuanya, menghidupi adiknya. Dengan kondisi seperti itu, beliau mampu memberi sumbangsih pemikiran yang rupanya sangat relevan hingga saat ini, ‘’ ujarnya.

‘’Jangan siakan peluh perjuangan Kartini. Tanpa beliau, kesempatan yang diperoleh perempuan untuk mengembangkan diri mungkin tidak akan seluas sekarang ini,’’ imbuh Winingsih.

Evi Dwitasari, anggota Komisi A, sepakat dengan koleganya itu. Menurutnya, saat ini kesempatan yang diperoleh perempuan lebih luas dari zaman Kartini. Karena itu, sudah sepatutnya perempuan dapat terus mengembangkan potensi diri. Demi prestasi serta mimpi yang dicita-citakan. Namun, semua itu harus dilakukan dengan bertanggungjawab. Artinya, tetap tidak meninggalkan kewajiban kodrat yang melekat pada perempuan. Baik sebagai istri, maupun sosok ibu di keluarga. ‘’Perjuangan Kartini harus dipahami perempuan untuk terus berbenah diri dan berkarya lebih baik lagi,’’ kata dia.

Eka Rekno Setyani, anggota Komisi D, berpesan agar perempuan dapat membagi peran dengan baik. ‘’Perempuan harus bisa seimbang dalam menjalankan setiap kewajibannya. Baik kodrat maupun mengejar pendidikan maupun karir,’’ sebutnya. (naz/adv/ota)

Perempuan Dalam Bingkai Politik

Di kancah politik pemerintahan, peran serta perempuan selalu menjadi bahasan yang menarik. Seiring sejalan dengan isu emansipasi yang selalu didengungkan dari waktu ke waktu. Dapat saya katakan, semakin hari, peran serta perempuan di politik pemerintahan semakin baik. Salah satunya dapat dibuktikan melalui partisipasi mereka di pemerintahan. Baik legislatif, maupun eksekutif.

Dapat dilihat bersama, di berbagai lembaga pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah. Sudah banyak perempuan yang menduduki jabatan-jabatan strategis. Misalnya di Ponorogo, menjadi anggota dewan. Sementara di eksekutif, ada perempuan-perempuan yang duduk di jabatan eselon II-B atau setingkat kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Di daerah lain, bahkan perempuan ada yang sudah menjadi ketua DPRD.

Di tingkat pusat, figur perempuan yang mampu berdaya dan menapak jenjang karir yang tinggi malah jauh lebih banyak lagi. Ada yang sampai menteri, atau bahkan menduduki jabatan di lembaga-lembaga internasional. Itu semua merupakan contoh, sekaligus inspirasi bagi seluruh perempuan. Jika mereka bisa, maka yang lain pun pasti bisa.

Kembali ke Ponorogo. Saya melihat, peran perempuan dalam kinerja legislasi tidak dapat dikecilkan. Tujuh anggota perempuan kami di DPRD terlibat aktif dalam berbagai tugas dan fungsi. Mulai dari menjaring aspirasi masyarakat, penyusunan peraturan daerah, hingga pengawalan terhadap berbagai program dan kegiatan dari eksekutif. Masing-masing sesuai porsi tugas di komisi.

Perempuan juga punya tanggungjawab yang sama dalam menyukseskan pemilu 2019. Menyalurkan hak suara berarti ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional dalam lima tahun ke depan. Apakah anggota perempuan di DPRD akan semakin bertambah pada pemilu 17 April nanti? Kami harapkan demikian.

Pemerintah juga punya tanggungjawab memfasilitasi. Lewat berbagai program pemberdayaan yang sudah dijalankan. Termasuk, yang menyasar pemberdayaan ekonomi mikro. Supaya keluarga lebih sejahtera. Saya meyakini, perempuan Ponorogo mampu untuk berdaya dan berjaya. Mereka merupakan perempuan tangguh. Dibuktikan dengan derasnya devisa mengalir ke Ponorogo melalui para perempuan yang menjadi pekerja migran. Jika perempuan berdaya, saya yakin Ponorogo akan berjaya. (naz/adv/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here