Solusi Atasi Krisis PNS: OPD Boleh Kontrak Outsourcing

286

MAGETAN – Pemkab Magetan krisis pegawai negeri sipil (PNS). Sejak 2014 sekitar 1.500 PNS memasuki masa pensiun. Namun, tak ada PNS baru sebagai penggantinya. Sebab, kebijakan moratorium PNS saat itu hingga kini belum dicabut. Akibatnya, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) berteriak kekurangan sumber daya manusia (SDM).

Solusinya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magetan mempersilakan OPD yang minim personel menggunakan tenaga  outsourcing atau kontrak. Kontrak kerja dan surat keputusan (SK) pengangkatan dilakukan kepala OPD. Sebab, jika dilarang, kerja OPD bakal semakin pincang. ‘’Tenaga kontrak boleh, tinggal kebutuhannya apa,’’ kata Kepala BKD Magetan  Suko Winardi, Kamis (6/9).

Suko menyebut, mayoritas OPD tidak memiliki cleaning service dan penjaga kantor. Pun, tenaga administrasi juga kosong. Untuk sementara, bisa digantikan tenaga kontrak sembari menunggu rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang bakal dilaksanakan tahun ini. ‘’Karena kondisinya seperti ini, kami sudah mengimbau OPD untuk megoptimalkan tenaga yang ada,’’ terangnya.

Sehingga, tak sedikit PNS yang merangkap tugas. Bahkan, Suko pun double job. Selain kepala BKD, dia juga sebagai asisten II. Suko yakin, adanya rekrutmen CPNS tahun ini pun tidak akan memenuhi kekurangan PNS. Sebab, pemerintah pusat memberi syarat pangajuan formasi sesuai jumlah PNS yang pensiun 2018, yakni 385 personel. ‘’Jadi, yang pensiun tahun-tahun sebelumnya tidak dihitung,’’ ujarnya.

Usulan itu pun belum tentu dipenuhi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Pasalnya, bukan hanya Pemkab Magetan yang mengajukan, melainkan seluruh daerah. Sebab, sejak Joko Widodo menjabat Presiden RI, tidak pernah ada rekrutmen CPNS. ‘’Semua pemda ngarep-arep ada perekrutan tahun ini. Semoga bisa dilaksanakan,’’ ucapnya.

Formasi yang dibutuhkan Pemkab Magetan meliputi tenaga kependidikan, kesehatan, dan administrasi. Sebab, dari 1.500 PNS yang pensiun, mayoritas tenaga kependidikan. Kemungkinan formasi itu akan dipenuhi. Namun, pemerintah pusat tidak membuka formasi tenaga administrasi. Sebab, lebih fokus tenaga infrastruktur pendukung program Nawacita Jokowi. Porsinya lebih banyak alumni teknik sipil. ‘’Yang bisa, ya administrasi bidang infrastruktur. Tidak ada yang murni administrasi,’’ terang Suko. (bel/c1/sat)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here