Soal WDR, Pemkab Tagih Penyelidikan Polisi

35

MADIUN – Langkah tegas kepolisian dinanti-nanti untuk mencerahkan penindakan Watu Dakon Resort (WDR). Terang penyelidikan hukum akan memuluskan komitmen pemulihan kerukan kolam pemancingan raksasa di Banjarsari Wetan, Dagangan tersebut.

Harapan itu disematkan untuk mengantisipasi bila terjadi pengingkaran kesepakatan pemulihan. Pemkab tinggal menagih hasil dari peningkatan sanksi ke ranah pidana karena kasus WDR sudah ditangani polisi. Tidak perlu membuat laporan tertulis karena proses hukum sudah berjalan. Baru diberikan pengecualian bila terjadi dampak lain di lingkungan sekitar. ‘’Sanksi peningkatan sudah melekat ke penyelidikan polisi. Tinggal tunggu hasilnya,’’ tegas Kepala DLH Jatim Diah Susilowati.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur merespons niatan konsultasi DLH Kabupaten Madiun. Organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat I itu meminta pemkab lekas memasang target waktu pemulihan. ‘’Kami dampingi ketika memanggil pengusaha (Agus Suyanto, Red) untuk membuat nota kesepakatan,’’ janjinya.

Tenggat waktu, tegas Diah, perlu diberikan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi investor atas pertanggungjawaban pemulihan. Konsekuen mengembalikan rona muka bumi lokasi akibat menjalankan praktik yang menerabas banyak peraturan. DLH bisa mengingatkan sekaligus memonitor progres kegiatan yang perlu menggandeng ahli lingkungan hidup tersebut. ‘’Dari situ bisa terverifikasi. Proaktif-tidaknya pengusaha dalam melakukan pemulihan,’’ bebernya saat dihubungi kemarin (10/4).

Menurut Diah, deadline antara satu jenis kerusakan dengan lainnya bisa berbeda. Misalnya, ada sebuah lingkungan terdampak limbah bahan berbahaya beracun (B3). Tenggat waktunya maksimal tiga bulan. Demi mencegah pencemaran tidak meluas dan membahayakan lingkungan. ‘’Lama tidaknya bergantung kemampuan dana pengusahanya. Karena itu, yang bersangkutan perlu dipanggil,’’ papar Diah.

Dalam kasus WDR, lanjut dia, deadline bisa diterapkan maksimal enam hingga 12 bulan. Sebab kategori kerusakannya tanpa unsur B3. Rentang waktu itu terbilang ideal untuk menutup kubangan raksasa berkedalaman 12 meter sesuai baku mutu lingkungan hidup. Namun, tidak bisa lebih dari setahun. Mengingat ada potensi bahaya. Yakni, warga terjatuh atau tanah longsor. ‘’Dalam kesepakatan, bisa sekalian meminta pengusaha memasang tanda-tanda pengaman,’’ tambahnya.

Diah bergeming kala disinggung penerapan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yakni, pemerintah bisa melakukan paksaan ke pengusaha melakukan pemulihan lewat penunjukan pihak ketiga. Kemudian membebankan biayanya ke pengusaha. Menurutnya, pemkab tidak diperkenankan melakukan intervensi. Kegiatan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya pengusaha. ‘’Kewenangan hanya memantau. Dilalui tidaknya urusan pengusaha,’’ ujarnya. (cor/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here