Soal WDR, Komisi D Endus Peran Orang ’’Sakti’’

98

MADIUN – Dugaan maladministrasi dalam pembangunan kolam pemancingan Watu Dakon Resort (WDR) di Desa Banjarsari Wetan, Dagangan, terus ditelisik. Kemarin (25/3) giliran Komisi D DPRD Kabupaten Madiun melakukan inspeksi mendadak (sidak). Hasilnya, komisi yang membidangi lingkungan hidup itu mengindikasikan adanya peran ’’orang sakti’’ sebagai broker hingga eksplorasi kolam raksasa sukses beroperasi kendati beralas surat keterangan (suket) yang diteken disparpora. ‘’Ini yang tanda tanya, ada permainan apa?’’ tanya Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Rudi Triswahono kemarin (25/3).

Kecurigaan Rudi dan rekan-rekannya cukup beralasan. Menilik sederet aturan main yang tak dikantongi pengembang hingga terkesan ’’sakti’’. Kesaktian pengembang itu terbukti, lantaran eksplorasi lahan yang belakangan diklaim sebagai kolam itu sukses beroperasi dua tahun terakhir. Pun, awal mula permohonan izin diajukan ke dinas pariwisata pemuda dan olahraga (disparpora), bukan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). ‘’Lazimnya orang mengurus izin harusnya lari ke DPMPTSP, bukan ke yang lain,’’ ujarnya.

Indikasi adanya peran broker semakin menguat lantaran dasar dikeluarkannya surat keterangan dari disparpora dengan nomor register 556/41/402.112/2017 turun berbekal permohonan rekomendasi pembangunan kolam pemancingan. Hanya saja, dalam suket itu diteken pejabat eselon III, bukan eselon IIB atau kepala disparpora. ‘’Nah, yang menandatangani itu kepala bidang (pengembangan pariwisata, Red),’’ tuturnya.

Wakil rakyat sempat dibuat geleng-geleng mendapati sederet fakta jika pengembang tak mengantongi surat izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Padahal, surat itu memegang peranan penting untuk membuka usaha kolam pemancingan Watu Dakon Resort. Hingga galian seluas belasan meter itu lebih mirip embung dibandingkan kolam ikan. Pun dalih pengembang, kedalaman itu akibat adanya adendum site plan karena persoalan daya resapan air hanya sebatas alibi. ‘’Kolam seperti apa yang kedalamannya lima meter lebih? Apakah nggak berisiko dan berbahaya bagi pemancing,’’  tambah Rudi.

Sebelumnya, Marsudi, pengawas pekerja Watu Dakon Resort, mengakui jika pengurusan izin diserahkan ke seorang kenalan pengembang. Dia mengaku tidak mengetahui identitasnya. Langkah menggunakan makelar itu dilakukan setelah memperoleh surat keterangan disparpora. Hanya saja, belakangan ’’orang sakti’’ itu lepas tanggung jawab. Hingga akhirnya awal bulan ini pihaknya diperiksa polisi dan diklarifikasi DPMPTSP dengan sangkaan penambangan galian C ilegal. Lantas, apakah ada keterlibatan oknum pejabat aparatur sipil negara (ASN)? ‘’Wah, itu belum bisa menebak atau mengandai-andai,’’ ucap politikus PDI Perjuangan itu.

Rudi mengatakan, hasil komunikasi dengan pihak DLH, penggunaan lahan belum mengantongi rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) sebagaimana aturan main dalam Undang-Undang (UU) 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ‘’Artinya, segala pengerjaannya otomatis ilegal,’’  tegasnya.

Di sisi lain, lokasi kerukan Watu Dakon Resort cukup mengkhawatirkan. Sebab, tidak memenuhi unsur keselamatan. Baik bagi para pekerjanya atau warga sekitar yang hendak ke sawah melintasi lokasi tersebut. ‘’Kemungkinan ekosistemnya juga rusak,’’ ungkapnya.

Sejumlah anggota komisi D berusaha mencari pengawas pekerja hingga subkontraktor. Namun, keduanya tak menampakkan batang hidungnya. Hanya ada beberapa pekerja yang membangun musala dan membuat lubang di bagian dalam kerukan. ‘’Penyelesaian kasus ini tidak bisa hanya komisi D dan DLH, kami agendakan hearing lintas-sektoral Rabu nanti (27/3),’’ terang Rudi.

Sunarto Purwo Widagdo, anggota komisi D, mengatakan ada empat unsur yang diajak melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Keempatnya sengaja dihadirkan untuk menelisik oknum di balik saktinya keberadaan galian itu. Mulai dari unsur pengusaha Watu Dakon Resort, komisi D, komisi A dan B, serta mitra kerja komisi tersebut, termasuk DPMPTSP dan disparpora. Sedangkan untuk OPD, selain DPMPTSP, disparpora, DLH, ada satpol PP dan badan perencanaan dan pengembangan daerah (bappeda) yang dihadirkan. Ditambah pemangku wilayah yakni kades dan camat. ‘’Nah, siapa oknum itu bisa tahu persisnya dari hasil RDP,’’ kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Pantauan Radar Mejayan, Rudi bersama tujuh anggotanya di komisi D tiba di lokasi galian sekitar pukul 11.00. Mereka disambut pejabat dari dinas lingkungan hidup (DLH) di bawah komando Achmad Chusaini, sekretaris dinas, yang datang lebih dulu. Mereka lantas menyebar sebagian ke sisi barat galian, sebagian lagi menyisir bibir galian untuk mengukur kedalaman. Sebagian yang lain mendokumentasikannya. (cor/c1/pra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here