Soal Wabah DBD, Warga Desak Pemkab Ambil Langkah Konkret

70

PONOROGO – Ratusan lilin menyala di depan gedung DPRD Ponorogo. Beberapa warga memanjatkan harapan sembari mata terpejam. Tanpa bicara sepatah kata pun hingga lilin-lilin yang terjajar rapi itu padam. Menyalakan tanda bahaya dan mengajak memerangi wabah DBD yang telah merenggut banyak nyawa sejauh ini. ‘’Lewat ini kami berharap agar Bumi Reyog tercinta bisa terbebas dari demam berdarah,’’ kata Ari Hershofiawanudin, salah seorang warga.

Warga pun mendesak pemkab lekas melakukan langkah konkret untuk penanggulangannya. Agar nyawa penderitanya tak lagi menjadi pertaruhan. Sesama warga pun harus saling menguatkan dan mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. ‘’Meski resah, cemas, dan takut, mari bersama-sama hidupkan spirit untuk bersama-sama memeranginya,’’ ujarnya.

Serangan nyamuk Aedes aegypti semakin menjadi-jadi. Dari hari ke hari, korban meninggal dunia terus bertambah. Ratusan penderita silih berganti keluar masuk rumah sakit. Pemkab pun telah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB). Terbaru, satu warga Kecamatan Kauman tutup usia kemarin pagi (29/1) setelah dirawat di RSUD Dr Hardjono. Hingga kini total delapan warga terenggut nyawanya oleh DBD.

Direktur RSUD Dr Harjono dr Made Jeren SpTHT mengatakan bahwa kapasitas ruangan sampai overload. Terutama untuk ruang yang dikhususkan menangani kasus DBD. Baik untuk pasien anak maupun dewasa. ‘’Sudah satu minggu ini overload. Mayoritas menderita DBD, baik itu yang DB maupun dengue serta yang sudah syok,’’ kata Made.

Saking overload-nya, pasien DBD terpaksa dirawat di unit gawat darurat (UGD). Itu merupakan pasien yang baru masuk sembari menunggu ruangan. Sebab, lorong ruangan juga penuh dipakai merawat pasien DBD. ‘’Jadinya bergeser kalau di ruangan sudah ada yang dinyatakan pulang,’’ lanjutnya.

Sementara kualitas pelayanan tak boleh terabaikan. Terutama asupan obat bagi setiap pasien. ‘’Pak Bupati sudah menyatakan bahwa ini kejadian luar biasa (KLB). Jadi, seluruh biaya pengobatan pasien ditanggung pemerintah,’’ tegasnya.

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bertanggung jawab. Secara khusus, dia meminta dinas kesehatan (dinkes) fokus melakukan berbagai upaya penanggulangan. ‘’Kalau alatnya, obatnya, fasilitas kurang, kita tambah. Semua OPD bergerak bersama-sama,’’ tegas Ipong saat inspeksi ke RSUD Dr Hardjono kemarin (29/1).

Ipong pun meminta seluruh rumah sakit swasta turut menggratiskan biaya bagi pasien DBD. ‘’Jika memungkinkan, semua biaya perawatan ditanggung pemerintah,’’ ucapnya.  (mg7/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here