Soal Tuntutan Driver Ojol, Begini Kata Kadishub

147

MAGETAN – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Magetan Joko Trihono tidak bisa berbuat banyak menanggapi tuntutan para driver ojek online (ojol). Sebab, mendasar pada PM 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, kewenangan angkutan ojol tersebut menjadi wewenang Pemprov Jatim. ‘’Kami akan menjembatani antara teman-teman ojol  dan Pemprov Jatim,’’ katanya.

Namun, bukan berarti Joko lepas tangan begitu saja. Bagaimanapun, mereka warga Magetan. Sehingga, pihaknya akan tetap memfasilitasi. Meskipun campur tangan itu tidak bisa dominan. Sebelum menggelar aksi damai tersebut, dikatakan Joko, pihaknya sempat ngopi bareng bersama para driver ojol. ’’Aksi ini (kemarin, Red) hanya aksi solidaritas. Kebetulan di Surabaya juga ada aksi serupa,’’ ujarnya.

Lantaran bukan menjadi wewenang pemkab, dalam pengaturan titik jemputan dengan ojek pangkalan (opang), dishub juga tidak ikut campur. Semuanya diserahkan antara pelaku ojol dan opang. Sudah ada kesepakatan tertulis di antara keduanya. Hal itu supaya tidak terjadi gesekan antara kedua jenis moda transportasi ojek tersebut. ’’Kami tidak ikut campur, mereka sendiri yang rembukan,’’ tuturnya.

Sama seperti di daerah lain, zona merah yang haram dilakukan penjemputan ojol adalah fasilitas umum. Di mana, di sana sudah tersedia opang yang jauh lebih dahulu eksis keberadaannya. Jarak minimal yang bisa dilakukan penjemputan yakni 500 meter. Seperti kesepakatan yang dahulu pernah dibuat, 500 meter dari Terminal Maospati baru boleh dilakukan penjemputan ojol. Kurang dari 500 meter, menjadi hak opang. ’’Pengaturannya nanti seperti apa, mungkin akan dibicarakan lagi. Win win solution,’’ sebutnya.

Joko tak menampik bahwa selama ini memang ada sedikit gesekan antara opang dan ojol. Bagaimanapun, opang mengalami penurunan pendapatan setelah ojek berbasis aplikasi online itu hadir. Apalagi, bukan hanya satu atau dua ojol yang beroperasi. Melainkan sudah ada puluhan driver ojol yang lalu lalang setiap harinya mengantar dan menjemput orderan. ‘’Masyarakat kan banyak, karakter berbeda-beda, gesekan pasti ada. Tapi, gesekan sekecil apa pun harus diminimalkan,’’ tegasnya.

Kendati demikian, Joko memastikan tidak ada keributan yang berarti antara ojol dan opang. Selama keduanya menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat, gesekan itu sangat mungkin tidak pernah terjadi. Sebab, keduanya merasa sama-sama tidak dirugikan. Keberadaan moda transportasi khusus itu, dikatakan Joko, memang butuh penanganan khusus. Karena walau pada dasarnya adalah ojek, namun tetap berbeda. ‘’Harus diakomodasi keduanya, supaya tetap sama-sama berjalan seperti sebelumnya,’’ pungkasnya. (bel/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here