Soal Toko Modern, Dewan Kritik Efisiensi Kinerja Satpol PP

116

MADIUN – Rencana dan strategi penutupan toko modern yang disiapkan Pemkab Madiun bikin mengernyitkan dahi. Setelah memberi pengampunan di hari H eksekusi lalu, kali ini penyegelan lima toko waralaba maladministrasi itu diecer. Dimulai hari ini (4/3) hingga tiga hari ke depan.  Satpol PP berdalih tak bisa menertibkan sekali jalan terbentur waktu dan jarak tempuh. ‘’Tidak memungkinkan karena lokasi lima toko modern berjauhan di empat kecamatan berbeda,’’ kata Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Madiun Eko Budi Hastanto.

Eko menyebut eksekusi lima toko tidak bisa serentak dirampungkan sehari. Personel yang terlibat tidak bisa berbagi tugas lewat penyebaran ke lokasi target. Yakni, dua di Kecamatan Jiwan serta masing-masing satu di Saradan, Madiun, dan Geger. Langkah tersebut ditepikan lantaran perwakilan penanggung jawab atas penertiban harus berada di lokasi. Kewajiban hadir mendatangi masing-masing lokasi memperkuat pertanggungjawaban penyegelan. ‘’Karena ada penandatanganan berita acara penutupan,’’ ujarnya kepada Radar Mejayan.

Mengacu kebijakan itu, korps penegak perda merasa waktu yang tersedia pada jam kerja tidak akan mencukupi. Sebab, jarak tempuh antara satu toko yang jadi target dengan lainnya cukup jauh. Rentangnya belasan kilometer: dari Saradan ke Jiwan hingga Geger. Organisasi perangkat daerah (OPD) itu juga belum bisa mengestimasikan lama penyegelan satu toko. Waktunya berbeda-beda bergantung tingkat kelancaran. Serta koordinasi dengan musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) serta perangkat desa yang ikut mendampingi penutupan. ‘’Atas pertimbangan itu akhirnya diputuskan tiga hari,’’ ucapnya.

Mengapa tidak bisa seperti pemberian surat peringatan (SP) yang dalam sehari bisa tuntas? Eko menilai konteksnya berbeda. Pemberian SP bisa dilaksanakan sendiri oleh pihaknya. Sebab, dilayangkannya dokumen itu sebatas peringatan sekaligus permintaan agar pemilik toko segera menyelesaikan proses perizinanan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Sementara penyegelan harus melibatkan sejumlah institusi samping. ‘’Demi kelancaran penutupan,’’ tuturnya.

Dia memilih membuang jauh-jauh kemungkinan ketika disinggung kekhawatiran adanya penolakan pemasangan stiker segel dari pemilik toko. Pihaknya tetap berharap penutupan berlangsung kondusif. Hal tersebut diprediksi tidak akan terjadi. Ditandai kooperatifnya masing-masing perwakilan toko berjejaring kala menerima SP-1 hingga SP-3 lembaganya bulan lalu. Di sisi lain, tidak ada motif yang menjadi pemicu penolakan. ‘’Mereka kan sudah jelas-jelas salah. Nekat beroperasi meski tidak memiliki izin usaha,’’ tegas Eko.

Sementara, langkah satpol PP tersebut dikritik kalangan dewan. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Suprapto menilai kebijakan satpol PP sangat tidak efisien. Jarak lokasi lima toko modern itu masih terjangkau. Bisa diselesaikan sehari sekalipun harus melebihi batas jam kerja kedinasan. ‘’Satu hari bisa asalkan persiapannya matang dan serius,’’ ucapnya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here