Soal Tim Kampanye, Ipong Akui Salah dan Minta Maaf

187

PONOROGO – Masih ingat statemen Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni di sela pelantikan kepala desa (kades) hasil pilkades serentak pekan lalu? Waktu itu dia menyatakan kades dapat menjadi anggota tim kampanye Pemilu 2019. Nah, kemarin (20/9), dengan gentle dia mengaku salah dan meminta maaf secara terbuka.

Kepada sejumlah awak media, dia mengatakan saat melontarkan statemen ingin memasukkan kades dalam tim kampanye Pemilu 2019 belum mempelajari peraturannya secara utuh. Sehingga, terjadi multitafsir. Kendati sebelumnya dia telah menerima penjelasan dari KPU Pusat melalui pesan singkat bahwa kades diperbolehkan ikut dalam anggota tim kampanye asal mengajukan cuti kampanye.

Tapi, Ipong meralat pernyataan itu.  Tepatnya, setelah dia mendapat penjelasan dari Ketua Bawaslu Ponorogo Muhammad Syaifulloh. ‘’Saya akui yang saya sampaikan pada saat pelantikan kades ketika itu salah! Dan, untuk itu saya mohon maaf,’’ katanya di sela acara lomba cipta menu di Gedung Sasana Praja kemarin.

Dia menambahkan, setelah membaca dan mempelajari lebih lanjut UU 6/2014 tentang Desa dan UU 7/2017 tentang Pemilu berikut peraturan turunannya, bahwa kades dilarang ikut kampanye. Bahkan, juga tidak disebutkan kades bisa mengajukan cuti kampanye. ‘’Untung saat itu saya menyampaikan kades boleh berpolitik kalau memang sesuai aturan (diperbolehkan). Tapi, karena aturanya menyebutkan tidak boleh, ya sudah,’’ ujarnya.

Ipong juga mengaku sebagai anggota tim kampanye pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. Posisinya sebagai anggota tim pengarah pemenangan di Ponorogo. Sedangkan, di tingkat provinsi, sebagai koordinator wilayah pemenangan di eks Karesidenan Madiun plus Trenggalek. ‘’Sesuai UU diperbolehkan (kepala daerah jadi anggota tim kampanye, Red), saya siap saja,’’ tuturnya.

Sedangkan terkait kemungkinan mengambil cuti kampanye, Ipong belum bisa menyebutkan. Sebab, jadwal kampanye Pilpres 2019 di daerah belum disusun. ‘’Yang jelas, saya akan cuti saat pelaksanaan kampanye pilpres,’’ tegasnya.

Ketua Bawaslu Ponorogo Muhammad Syaifulloh menyatakan ASN (aparatur sipil negara) dan kades boleh menghadiri kampanye Pemilu 2019. Baik pileg maupun pilpres. Namun, mereka dilarang ikut kampanye. ‘’Tidak masalah (hadir). Asalkan, tidak pakai atribut atau ikut memperlihatkan dukungan pada calon. Serta tidak ikut meneriakkan yel-yel yang berkaitan dengan kampanye,’’ jelasnya.

Menurut dia, ASN dan kades memiliki hak pilih. Namun, dilarang aktif ikut kampanye. ‘’Itu sesuai UU 10/2016. Tapi, kalau hanya pasif hadir di acara kampanye calon, tidak dilarang. Apalagi, undangannya sebagai pemilik wilayah. Terpenting tidak ikut kampanye,’’ terangnya.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Ponorogo Rianto meminta seluruh kades dan perangkat desa tidak terlibat politik praktis saat pelaksanaan Pemilu 2019. Sebab, hal tersebut dilarang peraturan perundang-undangan maupun PKPU. (her/c1/sat)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here