Soal RTLH, Disperkim Magetan Berdalih gara-gara Tak Punya Perda

74

MAGETAN – Problem keberadaan ribuan rumah tak layak huni (RTLH) di Magetan sudah akut. Namun, dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim) setempat hanya bisa pasrah. Sebab, tak ada peraturan daerah (perda) yang bisa memayungi agar disperkim bergerak lebih cepat. ’’Khususnya yang emergency, bisa lebih cepat ditangani,’’ kata Plt Kepala Disperkim Magetan Rudy Subagyo.

Kata dia, rumah warga yang terkena bencana itu harus cepat di-cover bantuan. Idealnya ada anggaran khusus yang sudah disiapkan. ‘’Selama ini tidak bisa langsung ditangani, karena belum ada payung hukumnya. Harus menunggu,’’ ujarnya.

Untuk merenovasi rumah terdampak bencana itu, selama ini masih mengandalkan program dari pemerintah provinsi dan pusat. Jika diajukan tahun ini, pembangunan paling cepat dilaksanakan tahun depan. Kondisi itu jelas membuat korban rentan jatuh miskin. Akhirnya menambah panjang daftar warga miskin di Magetan. Lain cerita jika ada perda yang menaungi perbaikan rumah terdampak bencana tersebut. ’’Karena ada APBD inisiatif untuk menanggulangi kemiskinan yang sifatnya emergency,’’ tutur Rudy.

Pengajuan perbaikan ke pemprov dan pemerintah pusat itu pun tidak ada jaminan bakal terealisasi sepenuhnya. Sebab, baik dari pemprov dan pemerintah pusat sudah menentukan penerima bantuan perbaikan rumah itu. Sehingga, disperkim harus mengawal data pengajuan itu ke pemprov maupun pemerintah pusat agar benar-benar terealisasi. ’’Prosesnya memang panjang, supaya datanya benar-benar valid,’’ jelasnya.

Rudy pun berkaca pada perbaikan rumah salah seorang warga yang kebakaran beberapa tahun lalu. Setelah dua tahun rumah itu habis dilahap api, barulah bantuan itu datang. Tentu waktu dua tahun itu terbilang lama. Sehingga, korban hidup dalam kekurangan karena tidak memiliki rumah yang layak huni. Itulah yang menjadi awal warga menjadi masuk kategori miskin, sehingga harus ditanggulangi agar tidak semakin miskin. ’’Seharusnya setelah kejadian, langsung ada tindakan perbaikan,’’ katanya.

Menurut Rudy, saat ini perda tentang penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi kalangan dewan itu sudah masuk jurnal pembahasan di tingkat legislatif. Sehingga, setelah perda itu disahkan, dia bisa segera action untuk ikut andil dalam percepatan penanggulangan kemiskinan itu. Bagaimanapun, pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakannya sudah sangat menumpuk. Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) semakin bertambah. Sesuai data terakhir, masih ada 7.000 unit rumah yang masuk program RTLH. ’’Jika ada perda, sewaktu-waktu bisa diusulkan,’’ pungkasnya. (bel/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here