Soal Pengelolaan Parkir, Kokok Patihan: Harus Buat Kajian Pembanding

110

MADIUN – Wajar saja jika Tim 9 DPRD Kota Madiun meminta dinas perhubungan (dishub) menata ulang pengelolaan parkir tepi jalan umum. Pasalnya, pelaksanaan di lapangan bermasalah. Dewan sudah memberikan kesempatan kepada dishub untuk memperbaiki program tersebut. Tim 9 menargetkan dalam tempo 15 hari harus sudah ada perubahan terhitung sejak 18 Februari.

Anggota Tim 9 DPRD Kota Madiun Dwi Djatmiko Agung Subroto menyatakan, sejak awal dirinya memang concern membahas persoalan tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum. Dia berharap ada kajian pembanding dari hasil apprasial yang telah dilakukan oleh CV Caraka. ’’Secara internal dishub harus membuat kajian tersendiri,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun kemarin (21/2).

Dia menambahkan, kajian mesti dilakukan secara tepat. Baik itu dari titik lokasi maupun waktu operasional parkir pada saat musim hujan dan kemarau. Kajian itu sebagai tindak lanjut dari hasil appraisal yang sebelumnya pernah dipaparkan oleh dishub saat rapat dengar pendapat (RDP), Senin lalu (18/2).

Saat itu, Kadishub Kota Madiun Ansar Rosidi menjelaskan bahwa kajian dilakukan pada saat masa peralihan musim kemarau ke penghujan. Dari situ potensi pendapatan sektor parkir yang bisa dicapai Rp 10,9 miliar. Namun demikian, legislator yang akrab disapa Kokok Patihan itu menilai kajian tersebut tidak fair. ’’Berarti data itu, menurut saya tidak benar,’’ ujarnya.

Menurut Kokok, seharusnya survei dilakukan ketika masuk musim hujan. Bila perlu survei dilakukan dalam waktu satu tahun. Sebab, kontrak kerja sama pengelolaan parkir antara dishub dengan pihak ketiga bersifat tahunan. ’’Bukan justru dihitung dalam tempo beberapa bulan. Karena nanti hasilnya berupa prediksi saja,’’ tutur politikus PDI Perjuangan tersebut.

Karena itu, dia menyarankan kepada dishub untuk melakukan kajian saat ini. Karena kebetulan ini memasuki musim penghujan. Selanjutnya hasil kajian itu dapat dibandingkan dengan appraisal yang telah dilakukan oleh CV Caraka lalu. ’’Paling tidak dalam waktu satu minggu bisa dijadikan acuan hasil kajian dari dishub,’’ terangnya.

Kokok menambahkan, apabila hasil kajian yang dilaksanakan oleh dishub ternyata ada perbedaan dengan hasil appraisal CV Caraka, tentu ke depannya harus dilakukan perubahan. Termasuk dalam hal penerapan target pendapatan dari sektor parkir tepi jalan umum. ’’Kalau ada perbedaan berarti dianggap tidak valid. Soalnya, belum tentu saat survei dilakukan oleh CV Caraka itu ketika memasuki musim puncak penghujan,’’ katanya.

Sementara saat ditanya soal perlukah ke depan Tim 9 DPRD bakal memanggil PT Bumi Jati Mongal Permai (BJMP) untuk dimintai klarifikasi, Kokok menyatakan belum perlu. Terlebih tidak ada kaitannya dengan tim. ’’Kalau kita panggil mereka, secara hierarki kami salah. Soalnya hubungan kerja kita adalah dengan dishub. Sementara, PT BJMP berada di bawah kewenangannya dishub,’’ jelasnya.

Hal serupa juga sempat dilontarkan oleh Ketua Tim 9 DPRD Kota Madiun Istono, Selasa lalu (19/2). Menurut dia, pihaknya menganggap belum perlu memanggil PT BJMP untuk didengar pendapatnya dalam masalah pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Madiun. Apalagi, di sisi lain, dishub bersedia memediasi konflik yang terjadi antara jukir dengan PT BJMP. ’’Dalam aturan kerja samanya sudah jelas kok, apa tugas, kewajiban, dan hak dari dishub,’’ terang Istono.

Yang jelas, Istono menyatakan tidak ada persoalan di internal tim 9 DPRD. Selain itu, dia menegaskan secara institusi pihaknya tidak bisa didekte dalam perkara ini. Terlebih saat ada warga yang mengadu ke dewan. ’’Ini merupakan bentuk sikap DPRD sebagai lembaga,’’ ujar politikus Partai Demokrat itu. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here