Soal Penertiban Pasar eks Stasiun, PT KAI Ancam Lapor Pusat

245

PONOROGO – PT KAI enggan disalahkan. Terkait beroperasinya pasar eks stasiun, BUMN perkeretaapian itu mengklaim telah menyewakan asetnya sesuai ketentuan. Termasuk, memperhatikan peraturan daerah setempat. Pun, PT KAI berdalih mendapat mandat dari pemerintah untuk mencari untung dari aset-aset yang disewakan. Termasuk, eks Stasiun Ponorogo, yang beralih fungsi menjadi pasar sejak 1988. ‘’Rata-rata (di daerah lain) tidak pernah bermasalah kok. Kalau sudah begini, pemkab cawe-cawe,’’ kata Manajer Humas PT KAI Daop VII Madiun Ixfan Hendriwintoko kemarin (16/1).

Ixfan angkat bicara mengenai upaya penertiban pasar tak resmi di barat Soekarno Hatta tersebut. Selain pedagang, juga bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah milik perusahaannya. Menurut Ixfan, PT KAI telah memberi rambu kepada pihak penyewa (Koperasi Pandhu Artha Nugraha Jaya) untuk taat aturan di daerah. ‘’Termasuk izin mendirikan bangunan (IMB), kami sudah minta menanyakan. Kalau harus IMB, syaratnya apa. Kalau tidak, ketentuannya bagaimana,’’ ujarnya.

Beroperasinya pasar di eks stasiun juga disebut pemkab melanggar masterplan rencana tata ruang wilayah (RTRW), sebagaimana diatur dalam Perda 1/2012 tentang RTRW Ponorogo. Ixfan justru tak tahu-menahu mengenai hal tersebut. Dia mengklaim, PT KAI belum mendapat penjelasan konkret dari pemkab mengenai aturan main pembangunan mengacu masterplan RTRW. ‘’Kami juga belum tahu, mana yang boleh mana yang tidak. Itu kan aset PT KAI, bukan pemkab. Kami juga memenuhi kewajiban bayar PBB kok,’’ tuturnya.

Ixfan menyayangkan sikap pemkab yang berencana menertibkan pasar eks stasiun. Sebab, menurutnya pihak penyewa dan warga yang menggunakan lahan PT KAI telah tertib menaati kewajiban kepada negara. Jika pihaknya disurati pemkab, Ixfan menyebut akan meneruskannya kepada jajaran direksi PT KAI dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). ‘’Ini ada yang tertib dan taat terhadap kewajiban, kok malah tidak diperbolehkan. Kalau memang nanti kami disurati, kami akan sampaikan ke pusat. Kami juga punya direksi dan kementerian,’’ sebut Ixfan.

Wakil Ketua DPRD Miseri Efendi menekankan, tidak boleh ada negara di dalam negara terkait urusan apa pun di Ponorogo. Terkait beroperasinya pasar selama puluhan tahun di eks stasiun, semestinya semua pihak merujuk perda RTRW. Itu merupakan masterplan tata kota yang menjadi pedoman baku bagi semua pihak. ‘’Karena pasar eks stasiun itu di Ponorogo, maka harus mematuhi peraturan yang ada di Ponorogo. Termasuk perda RTRW yang menjadi pedoman baku bagi semua pihak,’’ katanya.

Pemkab dan DPRD kini berencana merevisi perda RTRW agar dapat lebih spesifik dan relevan dengan perkembangan zaman. Menurut Miseri, salah satu yang didiskusikan adalah peruntukan sisi barat Soekarno Hatta. Sebelum digodok dan disahkan, wakil rakyat merasa perlu menyerap semua aspirasi dari berbagai stakeholder. Termasuk pedagang dan masyarakat. ‘’Ketika peraturan sudah kami tetapkan, siapa pun wajib hukumnya untuk mematuhi,’’ tegas Miseri. (naz/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here