Soal Pembatasan Penggunaan Plastik, Hanya Instruksi Tanpa Sanksi

18

MAGETAN – Permasalahan sampah plastik di Magetan belum menemukan solusi. Sampai saat ini peraturan yang mengatur tentang pembatasan penggunaan plastik belum disusun. Baik itu berupa peraturan daerah (perda) maupun peraturan bupati (perbup). ‘’Selama ini masih sekadar perintah dari bupati langsung,’’ kata Kabag Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Magetan Yayuk Sri Rahayu Selasa (14/5).

Kendati demikian, kata dia, perintah itu belum mengikat. Artinya tidak ada sanksi yang diberikan apabila terdapat pelanggaran. Berbeda halanya apabial diatur dalam sebuah perda, tentunya juga dicantumkan sanksi. ‘’Memang, sampai saat ini belum ada payung hukumnya. Tapi, dari birokrasi sudah ada upaya untuk mengurangi sampah plastik,’’ ujarnya.

Soal produk hukum tentang pembatasan sampah plastik itu, lanjut Yayuk, sebenarnya sudah sempat dibicarakan. Koordinasi itu melibatkan dinas lingkungan hidup hidup (DLH). Hanya saja belum ada keputusan konkret.

Karena, menurut dia, untuk membuat sebuah produk hukum semisal perda butuh waktu. Termasuk dilakukan penyesuaian dengan peraturan yang ada diatasnya. ‘’Kabupaten dan kota lain juga belum ada. Dari pusat pun sebenarnya tidak ada regulasi,’’ ungkapnya.

Seperti diketahui, pembatasan sampah plastik sudah diterapkan oleh pemkab. Misalnya dengan tidak menyediakan air mineral dalam kemasan botol atau gelas plastik di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sebaliknya, diganti dengan penyediaan air minum dalam kendi atau galon.

Sebenarnya, kata Yayuk, kebijakan pemkab itu dapat ditiru oleh masyarakat Magetan. Paling tidak membawa minuman atau makanan bekal dari rumah saat di tempat kerja. Begitu juga saat di pasar, warga bisa membawa tas jinjing sendiri dari rumah. ‘’Ya, kuncinya memang pada diri sendiri. Perubahan itu mulai dari sendiri,’’ katanya.

Dia mengaku dilema terkait pembatasan sampah plastik. Karena secara umum penggunaan plastik dianggap lebih praktis. Meskipun dampaknya bisa merusak lingkungan. Karena sampah kategori itu sulit terurai oleh tanah. ‘’Pada intinya, saling mengingatkan saja. Semua harus diterapkan pelan-pelan, selama aturannya belum ada,’’ tutur Yayuk.

Di sisi lain, pihaknya tak menampik pengurangan pemakaian plastik itu dapat berpengaruh pada pengusaha plastik. Sekalipun saat ini sudah ditemukan plastik berbahan dasar singkong. Namun, plastik ramah lingkungan itu kelewat mahal. Harganya mencapai Rp 3 ribu per kantong. ‘’Kalau produsen tetap bertahan, pasti akan mati. Harus mulai beralih,’’ ujarnya. (bel/her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here