Soal Pelantikan Perangkat, Camat Ngawi Dituding Inkonsisten

195

NGAWI – Pelantikan perangkat Desa Kandangan, Ngawi, tidak hanya menyisakan kekecewaan sebagian warga setempat. Kalangan wakil rakyat pun menyesalkannya lantaran tidak sesuai pernyataan pihak kecamatan dalam rapat koordinasi (rakor) dengan komisi I DPRD. ‘’Yang kami tahu, rekomendasinya akan dilakukan seleksi ulang, tapi tiba-tiba berubah menjadi pelantikan,’’ kata Sekretaris Komisi I DPRD Ngawi Siswanto kemarin (7/2).

Siswanto mengungkapkan, pada 28 Desember 2018 pihaknya menggelar rakor dengan beberapa pihak untuk mencari jalan keluar dari polemik ujian perangkat Desa Kandangan. Saat itu, pertemuan dihadiri pihak dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD), bagian hukum sekretariat daerah (setda), serta pihak kecamatan.

Siswanto mengatakan, kala itu camat Ngawi menyatakan menolak hasil seleksi dan merekomendasikan ujian ulang lantaran proses sebelumnya dinilai tidak sesuai prosedur. ‘’Kami mengapresiasi saat itu, ternyata camat berani mengambil sikap dengan cepat,’’ ujarnya.

Namun, belakangan camat merekomendasikan untuk dilakukan pelantikan. Yang disesalkan, kata Siswanto, pihaknya tidak mendapatkan penjelasan mengenai perubahan keputusan tersebut. ‘’Sekarang bagaimana pertanggungjawaban dari camat soal rekomendasinya itu? Kami juga butuh penjelasan,’’ tegasnya.

Selain soal rekomendasi, Siswanto menyayangkan sikap camat Ngawi yang dinilai inkonsisten. Dalam rakor itu, kata dia, camat berjanji selalu berkoordinasi dengan dewan terkait perkembangan seleksi perangkat Desa Kandangan. Kenyataannya, sampai keputusan pelantikan itu turun, pihaknya tidak pernah diajak koordinasi. ‘’Intinya, sekarang kami minta penjelasan mengenai perubahan rekomendasi itu,’’ katanya.

Soal rencana warga yang akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Urusan Negara (PTUN) dan kepolisian terkait dugaan pengondisian peserta terpilih, Siswanto mendukung. Sebab, langkah itu sudah diatur dalam perda maupun perbup tentang seleksi perangkat desa. ‘’Memang sebaiknya dibawa ke sana (ranah hukum, Red),’’ ujarnya.

Sementara itu, Camat Ngawi Tatiek Sri Yhulliwaty saat dikonfirmasi mengakui dalam rakor dengan komisi I menyampaikan bahwa akan dilakukan seleksi ulang perangkat Desa Kandangan. Namun, dia membantah sudah ada surat resmi ke pemerintah desa mengenai rekomendasinya itu. ‘’Waktu dengan komisi I itu baru lisan, belum ada surat resminya,’’ terang Tatiek.

Kenapa tiba-tiba merekomendasikan untuk dilakukan pelantikan? Tatiek menjelaskan, hal itu muncul setelah ada koordinasi lagi dengan beberapa pihak bersama bupati. Kala itu, lanjut dia, disepakati pembatalan rencana ujian ulang. ‘’Istilahnya ditangguhkan dulu sambil menunggu proses penyelidikan dari kepolisian,’’ jelasnya.

Ternyata setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan, tidak ditemukan bukti adanya pengondisian peserta. Pun, tak ada laporan dari warga ke polisi. ‘’Pihak desa lalu mengajukan surat ke kami yang intinya karena tidak ada bukti atas dugaan tersebut, mereka minta rekomendasi untuk pelantikan,’’ paparnya.

Dengan keluarnya surat rekomendasi dari pihak kecamatan, Tatiek menganggap yang disampaikannya saat rakor dengan komisi I batal. Artinya, rencana ujian ulang batal dilaksanakan. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here