Soal Nasib Honorer, Kang Woto Langsung Angkat Tangan

283

MAGETAN  – Bupati Magetan Suprawoto yang baru dilantik Senin kemarin (24/9) tidak bisa berleha-leha. Sebab, para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) alias tenaga honorer setempat telah menunggu action Kang Woto, sapaan akrabnya. Para tenaga honorer kategori dua (K-2) dan nonkategori dua (NK-2) menanti kejelasan nasib mereka.     Itu setelah mereka tidak berkesempatan mengikuti tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 lantaran usia mereka di atas 35 tahun.

Banner dan spanduk penolakan aturan rekrutmen CPNS mereka bentangkan di setiap kecamatan dan beberapa titik di kota. Apakah mantan sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) itu bisa meniupkan hawa segar kepada mereka?

Ternyata, Kang Woto langsung angkat tangan. Menurut dia, jangankan bupati, Presiden RI Joko Widodo pun tidak bisa berbuat apa-apa dengan aturan tersebut. Mengingat aturan itu telah tertuang dalam  UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ‘’Sehingga, pemerintah pusat hingga daerah harus tunduk pada aturan undang-undang tersebut,’’ katanya, Rabu (25/9).

Kendati tidak bisa diganggu gugat, lanjut Kang Woto, bukan berarti tidak ada jalan lain menyejahterakan tenaga honorer tersebut. Presiden bisa menerbitkan peraturan presiden (perpres) untuk mengakomodasi mereka. Sebab, pasal 6 dan 7 UU 5/2014 membagi dua jenis kepegawaian. Yakni, PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

PNS diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK diangkat PPK sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan UU. ‘’PPPK statusnya seperti PNS, tapi tidak bisa menjabat dan tidak mendapat tunjangan pensiun,’’ jelasnya.

Kang Woto pun belum memberi kepastian kemungkinan semua honorer yang tidak memenuhi syarat jadi PNS bisa diangkat jadi PPPK. Dia memilih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Jika keputusanya di-PPPK-kan, dia akan menjalankan kebijakan tersebut. ‘’Policy itu bukan daerah yang membuat. Jika tidak bisa jangan dipaksakan. Karena dasarnya UU, tidak bisa dilanggar,’’ tegasnya.

Sebelum dilantik jadi bupati, Kang Woto sudah bertemu dengan para tenaga honorer. Dia sudah menampung aspirasi mereka. Sehingga, sejatinya dia sudah memikirkan nasib mereka. ‘’Tidak usah menunggu dilantik, saya sudah bertemu mereka sebelumnya,’’ ungkapnya.

Di Magetan tercatat 1.984 tenaga honorer NK-2 dan 200 lebih K-2. Mayoritas tenaga kependidikan. Dalam formasi seleksi CPNS 2018, eks honorer K-2 hanya dijatah 14 kursi. Itu pun hanya di lingkup dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga (disdikpora) alias tenaga pendidik atau guru. (bel/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here