Pacitan

Soal Mobdin untuk Mudik Lebaran, Instruksi KPK Belum Ditindaklanjuti

PACITAN – Hingga pertengahan Ramadan aturan resmi terkait penggunaan mobil dinas (mobdin) Pemkab Pacitan selama libur Lebaran belum jelas. Akibatnya, para aparatur sipil negara (ASN) pun gamang. ‘’Saat ini belum ada,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pacitan Heru Sukresno Kamis (23/5).

Dia berdalih pembuat aturan bukan pihaknya. Saat ini, lanjut dia, masih di meja sekretaris daerah (sekda). Itu setelah Pemkab Pacitan mendapatkan instruksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penggunaan mobdin untuk mudik. Heru tidak tahu kapan diterbitkan. ‘’Bisa ditanyakan ke sekda,’’ pintanya.

Menurut dia, instruksi KPK tersebut sudah diterima saat rapat kerja (raker) beberapa hari lalu. Raker juga diikuti sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. KPK mengimbau ASN tidak menggunakan fasilitas negara, khususnya mobdin untuk mudik. Pasalnya mudik bukan kepentingan pekerjaan, melainkan pribadi dan keluarga. ‘’Jadi dianggap menyalahi aturan,’’ tambahnya.

Diperkirakan, surat edaran (SE) bupati isinya juga sama. Yakni melarang penggunaan mobdin untuk mudik. Menurut dia, aturan tersebut juga diterapkan pada Lebaran tahun lalu. Saat itu sejumlah mobdin justru untuk keperluan operasional kerja. Baik pengamanan jalur mudik-balik atau pelayanan kesehatan. ‘’Mobil operasional dishub, dinkes dan lainnya memang bertugas,’’ imbuhnya.

Diketahui, Pemkab Pacitan pernah kecolongan beberapa tahun sebelumnya. Kala itu salah seorang camat menggunakan mobdin untuk mudik. Warga pun melaporkan temuan tersebut setelah memfotonya. Hal yang sama juga dilakukan pegawai dinas lingkungan hidup (DLH). Keduanya mendapat sanksi teguran. (odi/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close