Soal Lukki Cahyono yang Tinggal di Belantara, Dewan Tuding Ada Pembiaran

250

MADIUN – DPRD Kabupaten Madiun menuding Pemdes Bulu tidak responsif menyikapi persoalan sosial. Keputusan Lukki Cahyono hidup menyendiri dari permukiman seharusnya dilaporkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun. Sebab, organisasi perangkat daerah (OPD) itu berwenang melakukan pengentasan. ‘’Kalau seperti itu kondisinya, namanya sudah pembiaran,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Y. Ristu Nugroho, Rabu lalu (30/1).

Ristu sangat menyayangkan ketidaktanggapan pemdes. Meski telah menyadari tidak bisa mengambil keputusan atas permohonan izin Lukki lima tahun lalu. Niatan menempati lahan jagung yang jauh dari permukiman seharusnya bisa dicegah. Bagaimana dan seperti apa solusinya, dinsos selaku leading sector urusan penanggulangan kemiskinan yang bakal memikirkan. ‘’Jangan sampai ada warga terasing meskipun itu hanya satu KK (kepala keluarga, Red),’’ ujarnya.

Dia menyebut fokus pengentasan kemiskinan selalu menjadi pokok utama setiap kali pembahasan APBD bersama pemkab. Pun, menjadi salah satu target dari program Bupati Ahmad Dawami tahun ini. Dibuktikan dengan peningkatan alokasi dana desa (ADD) 17 persen. Karenanya, haram hukumnya bila ada keluarga yang diketahui hidup dalam garis kemiskinan, namun tidak mendapatkan perhatian serius. ‘’Pengentasan kemiskinan selalu menjadi program prioritas. Pemdes seharusnya bisa memahami dan meresponsnya dengan baik,’’ tuturnya.

Politikus PDI Perjuangan itu meminta dinsos menomorsatukan penanganan perbaikan hunian untuk sementara waktu. Berkoordinasi dengan dinas perumahan dan kawasan permukinan (disperkim). Sembari memikirkan langkah relokasi ke tempat yang lebih layak huni. Melakukan pendekatan dengan keluarga Lukki untuk memecahkan masalah awal. Pilihan menempati lahan karena mata pencarian. ‘’Pasti ada solusinya. Pastinya juga mudah karena yang ditangani hanya satu KK,’’ ucapnya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here