Madiun

Soal Kolam Pemancingan WDR, Disparpora Emoh Disalahkan

MADIUN – Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Madiun emoh disalahkan atas dimulainya pembangunan kolam pemancingan Watu Dakon Resort (WDR). Organisasi perangkat daerah (OPD) itu balik menuding pengembang berani menyalahgunakan surat keterangan nomor 556/41/402.112/2017 sebagai tameng untuk mengeruk lahan tersebut. ‘’Isinya surat kan sudah jelas arahnya bukan merekomendasi,’’ kata Kepala Disparpora Kabupaten Madiun Yudi Hartono kemarin (24/3).

Yudi meminta publik agar tidak memutarbalikkan substansi dokumen yang diteken Kabid Pengembangan Pariwisata Isbani, anak buahnya itu. Kata dis, surat itu memuat perintah agar pengusaha melengkapi seluruh administrasi perizinan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP), agar mendapat izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), sebagaimana aturan maindalam Perda 6/2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. ‘’Perintah itu, jelas tertulis di poin dua,’’ ujarnya.

Kata dia, surat yang dilayangkan awal 2017 itu atas sepengetahuannnya, hingga dia memberikan restu ke Isbani untuk menekennya. Sebab, sudah menjadi tugas, organisasinya memfasilitasi investor yang ingin mengembangkan pariwisata di Kabupaten Madiun. Kendati dia mengakui tidak mengetahui sejauh mana komunikasi awal antara bidang pengembangan wisata dengan Desa Banjarsari Wetan, serta Kecamatan Dagangan selaku wilayah wahana pemancingan itu bercokol. ‘’Saya hanya menerima informasi yang ke depannya bagus untuk pariwisata,’’ ucapnya kepada Radar Mejayan.

Yudi menolak jika dianggap tidak bertanggung jawab memonitor surat keterangan yang dikeluarkan dinasnya. Serta menepis lemah dalam memantau kemanfaatan dokumen. Sebab sudah berkoordinasi dengan DPMPTSP hingga tingkat desa dan kecamatan. Dia menilai persoalan bukan karena tidak padunya komunikasi lintas sektor OPD. Melainkan, pengembang yang tidak kooperati mengurus izin TDUP. Hingga pihaknya sempat mengira, pembangunan wahana wisata kolam pemancingan batal terealisasi. Disparpora bakal menyampaikan kronologis itu apa adanya ke Satreskrim Polres Madiun yang sedang mendalami perizinan Watu Dakon Resort. ‘’Buta perizinan klaim pengusaha hanya alasan saja,’’ ucapnya.

Sebelumnya, Camat Dagangan Muhamad Zahrowi telah meminta pengusaha mengurus dan melengkapi izin ke DPMPTSP. Sejak surat keterangan disparpora dikantongi sebagai pegangan awal. Pengusaha pun sesumbar menyanggupi. Zahrowi juga memperingatkan risiko yang bakal ditanggung ketika mengetahui ada pengerukan lahan, sementara izin belum ditangan.

Kades Banjarsari Wetan Samekto mengatakan monitoring tidak sampai terlalu dalam. Sebab, masalah izin ranah internal pengusaha dengan OPD terkait. Peninjauan lokasi pengerukan sejak beroperasi pun beberapa kali dilakukan. ‘’Persoalannya, tidak tahu perencanaan pembangunan. Gambar desain yang ditunjukkan tidak memaparkan ukuran penggalian secara detail,’’ katanya. (cor/pra)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close