Soal Bakal CPNS Didiskualifikasi, Unesa Tuding BKD Lalai

437

MADIUN – Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mempertanyakan sistem pengawasan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 Pemkab Madiun. Panitia seleksi daerah (panselda) setempat dituding tidak cermat menyaring persyaratan akreditasi program studi (prodi) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sejak tahap awal pelaksanaan. ‘’Kelalaian itu berimbas ke bakal CPNS yang didiskualifikasi. Termasuk alumni kami,’’ kata Ketua Tim Bantuan Hukum Unesa Tamsil kemarin (20/2).

Menurut Tamsil, kelalaian berlangsung bertahap seiring tahapan rekrutmen CPNS. Dimulai seleksi administrasi berkas pendaftaran online Oktober tahun lalu. Tahapan itu seharusnya jadi pintu pertama menemukan para pelamar yang tidak sinkron dengan persyaratan Permen PAN-RB 36/2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS. Persoalan serupa terulang pada dua tahap tes seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). ‘’Siapa yang tidak kecewa kalau tiba-tiba ditemukan berkas tidak sesuai persyaratan akreditasi prodi pada tahap akhir,’’ ujarnya.

Disinggung alasan badan kepegawaian daerah (BKD) luput memonitor karena sistem pendaftaran online, Tamsil punya pandangan lain. Menurut dia, sistem tersebut tidak bisa dijadikan dalih sulit melakukan kroscek. Sebaliknya, penerapan teknologi itu justru mempermudah pencermatan. Apalagi proses penyaringan dilakukan dua kali dengan keterlibatan panitia seleksi nasional (panselnas). ‘’Bila BKD mengakui ada human error dalam sistem pengawasan, kami harap bisa konsekuen dengan tidak mempermasalahkan urusan legal formal,’’ tekannya.

Unesa berharap panselda tidak berpatok penuh dengan legal formal rekrutmen CPNS berkaca lemahnya pengawasan. Penerapan sederet regulasi tertulis dari pemerintah pusat tersebut semestinya mempertimbangkan aspek lain. Pihak pengambil kebijakan perlu menimbang adanya kerugian materiil dan beban psikologis peserta. Seperti keluar biaya ongkos mengikuti tahapan seleksi di luar kota. Menanggung pil pahit gagal setelah melewati dua tahap seleksi yang terbilang tidak mudah. Juga jangan melupakan bila mereka termasuk orang pilihan karena unggul dari ribuan pelamar lain. ‘’Jangan aturan-aturan itu berbenturan dengan rasa keadilan,’’ tutur Tamsil.

Sekretaris BKD Kabupaten Madiun Sigit Budiarto tidak memungkiri adanya human error tim verifikator dalam meneliti valid tidaknya berkas pendaftaran. Selain jumlah pelamar yang perlu diverifikasi dan validasi (verval) terlampau banyak, keterbatasan personel turut memengaruhi. Sehingga memungkinkan ada peserta yang tercecer tidak terkroscek. ‘’Masalah seperti itu sering terjadi dan bisa dimaklumi. Apalagi berkas yang harus diteliti berbentuk file scan, bukan fisik,’’ terangnya.

Terlepas persoalan kealpaan tim verifikator, Sigit mengatakan pembatalan kelolosan pelamar berhak dilakukan. Ketika didapati data yang bersangkutan tidak sesuai persyaratan pada setiap tahapan. Mulai seleksi administrasi hingga pemberkasan di tingkat Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penegasan tersebut tertuang dalam Permen PAN-RB 36/2018. Dalam kasus 10 bakal CPNS Pemkab Madiun yang digugurkan, temuan ketidaksesuaian diketahui pada tahap pemberkasan. ‘’Tidak mungkin kalau peserta tidak tahu ketentuan itu. Tim verifikator telah menyampaikan dan aturan itu sudah ada sejak awal,’’ katanya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here